Institute for Criminal Justice Reform

For Justice to Thrive

ICJR mengambil inisiatif memberikan dukungan dalam membangun penghormatan terhadap Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.

Publikasi

Litigasi Strategis

Rilis Pers

Mitra

15 for Justice
Advokasi RUU
Dokumen Hukum
English
ICLU
Kegiatan
Law Strip
Media Center
Mitra Reformasi
Pengadaan
Publikasi
Rilis Pers
Special Project

Back
Reformasi Defamasi
#diktum
Anotasi Putusan
Penyiksaan
Strategic Litigation
RKUHAP
Putusan Penting
advokasi RUU
Advokasi RUU
Resources
Cases
Other Jurisdiction Cases
Civil
Criminal
Media
National
Public
IT Related
Torture Cases
Torture Resources
Laws and Regulation
Law Enforcer
Survivor
Weekly Updates
RUU Polri
RUU TNI

Back
Resources
Cases
Other Jurisdiction Cases
Civil
Criminal
Media
National
Public
IT Related

Back
Civil
Criminal
Media
National
Public
IT Related

Back
Kabar ICJR
ICJR di Media

Back
Penetapan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Pemerintah
Surat Edaran
Surat Keputusan Bersama
Keputusan DitJen PAS
Keputusan Menteri
Keputusan Presiden

Back
Law Enforcer
Survivor

Back
Torture Cases
Torture Resources
Laws and Regulation
Law Enforcer
Survivor

Back
Peraturan Mengenai Trafficking
Perlindungan Saksi dan Korban
Rancangan KUHAP
Pemasyarakatan
Rancangan KUHP
Penetapan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Pemerintah
Surat Edaran
Surat Keputusan Bersama
Keputusan DitJen PAS
Keputusan Menteri
Keputusan Presiden

Back
Peraturan
Peraturan Mengenai Trafficking
Perlindungan Saksi dan Korban
Rancangan KUHAP
Pemasyarakatan
Rancangan KUHP
Penetapan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Pemerintah
Surat Edaran
Surat Keputusan Bersama
Keputusan DitJen PAS
Keputusan Menteri
Keputusan Presiden

Back
RUU Polri
RUU TNI

Back
Weekly Updates

Hentikan Narasi Keliru: RJ Berlaku untuk Tindak Pidana, Bukan untuk Hak Berekspresi

12/09/2025

Deretan masyarakat termasuk di dalamnya aktivis dikriminalisasi, buah dari aksi protes sepanjang akhir Agustus 2025. Berdasarkan catatan dari YLBHI per 5 September 2025 lalu, terdapat 3.337 orang ditangkap, sekitar 400 lebih orang masih dilakukan penangkapan. Diantaranya dilakukan penangkapan hingga penahanan...

Selengkapnya

Alert

Rilis Pers

Hentikan Narasi Keliru: RJ Berlaku untuk Tindak Pidana, Bukan untuk Hak Berekspresi

12/09/2025

Deretan masyarakat termasuk di dalamnya aktivis dikriminalisasi, buah dari aksi protes sepanjang akhir Agustus 2025....

[RILIS KOALISI] Penyampaian Temuan Awal kasus kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas oleh Rantis Rimueng Personil Brimob Polri

11/09/2025

Tim Advokasi Untuk Demokrasi melaksanakan launching laporan investigasi berkaitan dengan temuan awal atas peristiwa Affan...

[RILIS KOALISI] Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang

10/09/2025

Gelombang aksi yang dilakukan pada 25-31 Agustus 2025 menghasilkan tuntutan yang beragam dari masyarakat. Mulai...

Polisi Tepat untuk Tidak Memproses Pidana Tuduhan Pencemaran Nama Baik Ferry Irwandi: Harusnya Seluruh Ekspresi Kritis Tidak Direpresi

10/09/2025

Pada 8 September 2025, Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait...

Presiden Perlu Tertibkan TNI yang Melanggar Kewenangannya

09/09/2025

Pada Senin, 8 September 2025, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi...

100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik

04/09/2025

Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling mendesak untuk dibenahi....

Publikasi

Publikasi

Potret Kebijakan dan Implementasi Hukum Pidana pada Enam Bulan Pertama Prabowo-Gibran: Butuh Banyak Perbaikan

01/08/2025

Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka baru menjabat enam bulan lebih, terhitung sejak dilantik...

Cybersex Trafficking: Penelitian Awal Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer di Indonesia

30/07/2025

Eksploitasi seksual menjadi tujuan perdagangan orang yang paling tinggi, dengan mayoritas korban anak-anak utamanya dalam kekerasan...

Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum

17/07/2025

Latar belakang perempuan terlibat dalam tindak pidana sebagian besar berkorelasi dengan adanya kekerasan berbasis gender dan...

For Justice to Thrive

ICJR mengambil inisiatif memberikan dukungan dalam membangun penghormatan terhadap Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.

Hentikan Narasi Keliru: RJ Berlaku untuk Tindak Pidana, Bukan untuk Hak Berekspresi

Alert

Hentikan Narasi Keliru: RJ Berlaku untuk Tindak Pidana, Bukan untuk Hak Berekspresi

[RILIS KOALISI] Penyampaian Temuan Awal kasus kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas oleh Rantis Rimueng Personil Brimob Polri

[RILIS KOALISI] Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang

Polisi Tepat untuk Tidak Memproses Pidana Tuduhan Pencemaran Nama Baik Ferry Irwandi: Harusnya Seluruh Ekspresi Kritis Tidak Direpresi

Presiden Perlu Tertibkan TNI yang Melanggar Kewenangannya

100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik

Publikasi

Potret Kebijakan dan Implementasi Hukum Pidana pada Enam Bulan Pertama Prabowo-Gibran: Butuh Banyak Perbaikan

Cybersex Trafficking: Penelitian Awal Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer di Indonesia

Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum

Media Sosial

Website Lainnya

reformasikuhp.org

reformasinarkotika.id

hukumanmati.id

lawhub.id

dokumenhukum.id

Mitra