Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka

Pandemi Covid-19 malah dijadikan momen oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat warga negara secara eksesif melalui penjeratan pasal-pasal UU ITE dan KUHP. ICJR secara tegas mengecam tindakan tersebut dan meminta kepolisian agar segera menghentikan segala proses hukum terhadap setiap orang yang menggunakan haknya untuk berekspresi secara sah.

Polisi dalam beberapa hari ini melakukan penangkapan dan proses pidana terhadap beberapa orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, dalam keterangannya, Polisi menggunakan KUHP dan UU ITE sebagai dasar, dengan secara terang-terangan mengatakan para pelaku melakukan pidana penghinaan terhadap Presiden, sebuah tindak pidana yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Namun lebih dari itu, ICJR menilai semua kasus tersebut mengarah pada masalah pembatasan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi atas nama penghinaan Presiden.

Terkait isu penghinaan Presiden ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menyasar kasus-kasus penghinaan Presiden seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP. MK menegaskan bahwa perbuatan kriminalisasi terhadap penghinaan Presiden tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam masyarakat demokratis, negara yang berkedaulatan rakyat dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mahkamah konstitusi juga menekankan bahwa tidak boleh lagi ada pengaturan sejenis dengan delik penghinaan presiden yang sudah diputus MK bertentangan dengan Konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, ketentuan pidana apapun mengenai penghinaan terhadap penguasa yang dilihat secara kelembagaan tidak dapat digunakan untuk melindungi kedudukan Presiden sebagai pejabat dan pemerintah.

Selain berdasar Putusan MK tersebut, pasal-pasal lain juga secara eksesif kerap digunakan oleh aparat untuk menjerat orang-orang yang mengeluarkan ekspresinya secara sah karena dianggap menghina penguasa, padahal pasal tersebut tidak tepat untuk diterapkan, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan, Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian, dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum.

Catatan lainnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak pula dapat diterapkan dalam kasus-kasus di atas. Sebab, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut hanya dapat ditujukan untuk ungkapan-ungkapan yang berisi provokasi atau hasutan untuk kebencian terhadap suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dilakukan dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan tindakan anarki terhadap kelompok-kelompok SARA tersebut. Pasal 28 ayat (2) UU ITE sama sekali tidak dapat digunakan untuk penghinaan individu apalagi penguasa. Tindakan Polisi menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mencerminkan kesewenang-wenangan.

Untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE, lagi-lagi perlu diingatkan bahwa berdasarkan UU 19/2016 revisi UU ITE dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. Pasal 207 KUHP pun juga berdasarkan pertimbangan putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga merupakan delik aduan absolut yang mensyaratkan harus terdapat pengaduan terlebih dahulu dari korban penghinaan yang dituduhkan. Pun begitu baik 207 KUHP atau pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat digunakan untuk melindungi Presiden Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Pejabat Presiden republik Indonesia.

Sebelumnya, Kapolri melalui Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020, Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020, dan Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 juga telah memberikan instruksi bagi penyidik untuk mulai mengantisipasi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, juga kasus-kasus penghinaan kepada penguasa/Presiden/Pemerintah yang terjadi selama situasi pandemi Covid-19. Terhadap kebijakan tersebut, ICJR mengkritik keras langkah represif yang dikedepankan oleh Kapolri dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Aparat juga dapat dianggap melawan Konstitusi ketika secara eksesif melakukan penegakan hukum dengan tidak didasari argument hukum yang tepat terhadap orang-orang yang mengemukakan pendapat dan pikirannya secara sah karena hal tersebut termasuk bentuk pembungkaman terhadap kebebasan bereskpresi. Pasal 28 UUD 1945 jelas menjamin hak warga negara untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

ICJR oleh karenanya meminta aparat kepolisian agar segera menghentikan segala proses hukum khususnya terhadap setiap orang yang sedang menggunakan haknya untuk berekspresi secara sah yang dijamin Konstitusi. Selain karena menerapkan pasal-pasal UU ITE dan KUHP secara keliru, tindakan aparat untuk membungkam kemerdekaan berkespresi dengan mengedepankan tindakan-tindakan represif yang menggunakan ancaman pidana hanya akan semakin memperburuk iklim ketakutan di tengah masyarakat. Lebih memprihatinkan, Polisi secara terbuka melawan putusan Mahkamah Konstitusi.


Tags assigned to this article:
COVID 19hukum pidanakebebasan berekspresi

Related Articles

Mahkamah Agung Tolak Kasus Meiliana, Lagi-lagi Preseden Buruk bagi Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Beragama

Mahkamah Agung berdasarkan beberapa pemberitaan, diketahui pada 27 Maret 2019 memutus kasasi kasus Meiliana dengan nomer perkara 322 K/PID/2019 dengan amar ditolak.

ICJR Tolak RUU Contempt of Court!

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik pengaturan RUU CoC karena bersifat sangat eksesif dan sangat berpotensi besar mengancam kebebasan

[FLASH NEWS] Aliansi Nasional Reformasi KUHP Kritik Pembahasan Tertutup RKUHP: Pembahasan RKUHP Dilakukan Secara Diam-Diam Dan Tertutup Antara Pemerintah Dan DPR

Pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RKUHP secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Dari