Anggota DPR Dukung Victim Trust Fund dalam RUU TPKS: Hal Teknis Perlu Diperhatikan

ICJR menyelenggarakan Diskusi Publik Menghadirkan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS pada 28 Februari 2022, Pukul 14:00 – 16:00 WIB. Dalam diskusi publik tersebut dihadiri Susilaningtias, S.H., M.H. – Wakil Ketua LPSK, Willy Aditya, S.Fil., M.D.M. – Ketua Panitia

Read More

Revisi UU Narkotika Jangan Hanya Memindahkan Overcrowding Lapas Ke Lembaga Rehab 

Pada September 2021 lalu, merespon terjadinya kebakaran Lapas Kelas IA Tangerang, Menteri Hukum dan HAM menyebut bahwa UU Narkotika menjadi biang kerok overcrowding dalam rutan dan lapas di Indonesia. Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)  sepakat dengan hal ini bahwa kebijakan

Read More

Putusan HW Refleksi Pemulihan Korban yang Terabaikan dalam Sistem Hukum Indonesia

ICJR memberikan apresiasi pada usaha hakim dalam putusan ini, namun masih ada masalah yang lebih rumit. Dalam situasi ini, maka Skema Dana Bantuan Korban atau Victim Trust Fund harus dibangun oleh negara makin mendesak untuk diatur. Selasa, 15 Februari 2022,

Read More

RILIS PERS KOALISI SERIUS REVISI UU ITE TERKAIT KASUS WADAS

Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE

Read More

Kritik ICJR atas Penangkapan Warga Wadas yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

Sebagaimana diketahui dari pemberitaan yang beredar, Polisi melakukan penangkapan dan pengepungan terhadap beberapa warga masyarakat Desa Wadas pada saat melakukan aksi damai penolakan penambangan batu andesit di daerah mereka. Penangkapan terjadi saat dilakukan pengukuran lahan yang rencananya akan ditambang untuk

Read More

Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS

Pembahasan RUU TPKS harus bertujuan utama untuk memberikan penguatan hak yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Hak korban tersebut harus tersedia mulai dari aspek prosedural, hak layanan kesehatan sampai dengan pemulihan pada tingkat yang paling optimal.  Dengan komprehensifnya hak korban

Read More

(Masih) Menanti Langkah Konkret Pemerintah Atasi Overcrowding Rutan dan Lapas

Dugaan praktik transaksional ilegal di lembaga pemasyarakatan (lapas) kembali terkuak. Bukan sekali dua kali saja publik mendengar kabar adanya praktik jual beli kamar, makanan, minuman, jam mandi, dan semacamnya di dalam lapas. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui, sudah

Read More