ICJR | 2022 February

Archive

Anggota DPR Dukung Victim Trust Fund dalam RUU TPKS: Hal Teknis Perlu Diperhatikan

28/02/2022

ICJR menyelenggarakan Diskusi Publik Menghadirkan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS pada 28 Februari 2022, Pukul 14:00 – 16:00 WIB. Dalam diskusi publik tersebut dihadiri Susilaningtias, S.H., M.H. – Wakil Ketua LPSK, Willy Aditya, S.Fil., M.D.M. – Ketua Panitia

Revisi UU Narkotika Jangan Hanya Memindahkan Overcrowding Lapas Ke Lembaga Rehab

22/02/2022

Pada September 2021 lalu, merespon terjadinya kebakaran Lapas Kelas IA Tangerang, Menteri Hukum dan HAM menyebut bahwa UU Narkotika menjadi biang kerok overcrowding dalam rutan dan lapas di Indonesia. Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) sepakat dengan hal ini bahwa kebijakan

Putusan HW Refleksi Pemulihan Korban yang Terabaikan dalam Sistem Hukum Indonesia

15/02/2022

ICJR memberikan apresiasi pada usaha hakim dalam putusan ini, namun masih ada masalah yang lebih rumit. Dalam situasi ini, maka Skema Dana Bantuan Korban atau Victim Trust Fund harus dibangun oleh negara makin mendesak untuk diatur. Selasa, 15 Februari 2022,

RILIS PERS KOALISI SERIUS REVISI UU ITE TERKAIT KASUS WADAS

10/02/2022

Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE

Kritik ICJR atas Penangkapan Warga Wadas yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

09/02/2022

Sebagaimana diketahui dari pemberitaan yang beredar, Polisi melakukan penangkapan dan pengepungan terhadap beberapa warga masyarakat Desa Wadas pada saat melakukan aksi damai penolakan penambangan batu andesit di daerah mereka. Penangkapan terjadi saat dilakukan pengukuran lahan yang rencananya akan ditambang untuk

Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS

07/02/2022

Pembahasan RUU TPKS harus bertujuan utama untuk memberikan penguatan hak yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Hak korban tersebut harus tersedia mulai dari aspek prosedural, hak layanan kesehatan sampai dengan pemulihan pada tingkat yang paling optimal. Dengan komprehensifnya hak korban

(Masih) Menanti Langkah Konkret Pemerintah Atasi Overcrowding Rutan dan Lapas

06/02/2022

Dugaan praktik transaksional ilegal di lembaga pemasyarakatan (lapas) kembali terkuak. Bukan sekali dua kali saja publik mendengar kabar adanya praktik jual beli kamar, makanan, minuman, jam mandi, dan semacamnya di dalam lapas. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui, sudah