Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan

by icjrid | 31/08/2021 12:25 pm

Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang dilihat dari UU ITE hanyalah cara muatan ini berpindah tangan dan dilakukan di dalam ranah siber. Tidak ada definisi dari “Kesusilaan” dan jika merujuk ke dalam KUHP, perbuatan “melanggar kesusilaan” diatur di dalam berbagai Pasal yang tersebar di dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan dan buku 3 KUHP tentang pelanggaran.

Kesusilaan di dalam KUHP juga bergantung erat terhadap nilai kesusilaan di tempat terjadinya perbuatan, suatu hal yang bertentangan dengan konsep internet yang lintas batas (cross-border). Pasal ini juga merupakan duplikasi dengan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana di dalam UU tersebut hanya menjerat perbuatan jika muatan asusila disebarkan di muka umum atau digunakan untuk tujuan komersil, dengan demikian frasa “mentransmisikan” yang termasuk korespondensi pribadi seharusnya tidak dapat dipidana disini, terlebih jika tujuannya sebagai bukti kekerasan.

Kertas Kebijakan ini berisi masukkan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

Baca selengkapnya[1].

 

 

Artikel Terkait

  • 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik[2]
  • 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian[3]
  • 31/08/2021 Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman[4]
  • 16/08/2021 [Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi[5]
  • 22/03/2021 Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia[6]

Share this:

Endnotes:
  1. Baca selengkapnya: https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-1.pdf
  2. Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik: https://icjr.or.id/menelisik-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-pasal-27-ayat-3-tentang-pencemaran-nama-baik/
  3. Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian: https://icjr.or.id/menelisik-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-pasal-28-ayat-2-tentang-ujaran-kebencian/
  4. Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman: https://icjr.or.id/menelisik-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-pasal-27-ayat-4-tentang-pemerasan-dan-pengancaman/
  5. [Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi: https://icjr.or.id/rilis-icjr-menyikapi-pidato-kepresidenan-16-agustus-2021-pidato-presiden-jokowi-soal-kritik-dan-demokrasi-masih-belum-nyata-dalam-kebijakan-dan-implementasi/
  6. Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: https://icjr.or.id/mengatur-ulang-kebijakan-pidana-di-ruang-siber-studi-tentang-penerapan-uu-ite-di-indonesia/
  7. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/menelisik-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-pasal-27-ayat-1-tentang-kesusilaan/