Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A UU No