Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR tidak Memerlukan Persetetujuan Tertulis dari Presiden

Sebagai pemohon yang menguji norma tersebut berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014  ICJR menilai bahwa pemanggilan anggota DPR harus dengan persetujuan tertulis Presiden  tidak beralasan apabila dibenturkan dengan Pasal 245 ayat (3) UU MD3. Ketua DPR, Setya Novanto  kembali ditetapkan sebagai