Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015

Harus diakui, Rancangan KUHP adalah RUU yang bobot materinya terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sebelumnya Pemerintah dan DPR memang sudah ada pengalaman membahas RUU yang cukup banyak jumlah pasalnya yaitu UU Pemerintahan Aceh dan UU Perkeretapiaan. Tapi kedua produk legislasi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Rancangan KUHP yang memiliki materi yang berbeda dengan pemahaman ideology yang berbeda – beda pula.

Partai – partai politik di DPR dan juga pemerintah tentu punya cara pandang tersendiri untuk membahas R KUHP berdasarkan isu – isu yang dianggap ideologis oleh masing – masing pihak. Posisi ideologis ini yang tidak begitu terlihat dalam UU Pemerintahan Aceh dan juga UU Perkeretapian dan justru memiliki potensi untuk membuat pembahasan R KUHP menjadi deadlock yang akhirnya waktu yang dibutuhkan menjadi teramat panjang.

Melihat situasi tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menawarkan model pembahasan lainnya, yang dalam paper ini disebut sebagai model pembahasan berdasarkan clustering atau pengelompokan. Metode ini dipercaya akan akan menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pembahasan R KUHP. Karena bisa dipetakan bagian mana saja yang menjadi pokok-pokok masalah. Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Rancangan KUHP dapat dibagi menjadi 45 cluster yang terbagi menjadi 6 cluster di Buku I dan 39 cluster di Buku II

Akan tetapi DPR secara resmi menyatakan tetap akan membahas dengan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM tersebut tetap digunakan karena undang – undang memang mengharuskan demikian, akan tetapi masukan fraksi berdasarkan DIM tersebut, menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dapat dikelompokkan menggunakan metode cluster.

Walaupun menggunakan model cluster, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR agar pembahasan tetap dilakukan berdasarkan urutan buku dan hal – hal yang paling fundamental untuk dibahas dalam R KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP berharap agar DPR tidak terjebak melakukan pembahasan berdasarkan kontroversi yang timbul di masyarakat

Unduh Disini



Related Articles

Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Untuk pertama kalinya pada 2006, Indonesia akhirnya memiliki suatu UU yang menjamin perlindungan saksi dan juga pemenuhan hak – hak

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Tingkat Kasasi untuk Kasus Jerinx: Mahkamah Agung Diharapkan Teliti

Rabu, 24 Maret 2021, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung atas Perkara Kasasi Terdakwa I Gede Aryastina

Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian diduniasaat ini. Kejahatan ini terdiri