Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP
Dalam KUHAP, saat ini belum termuat bahwa penahanan bersifat exceptional, artinya tidak wajib, tidak harus digunakan, hanya apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sayangnya ketika bicara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, maka penahanan seolah wajib, ketika bicara narkotika? Pasal pengusaan, kepemilikan mengancam pidana penjara di atas 5 tahun, jelas mudah untuk melakukan penahanan.
Penahanan memberikan kompleksitas tersendiri dalam masalahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Satu per tiga penghuni rutan dan lapas berasal dari penahanan pra persidangan, yang harusnya tidak mudah dilakukan.
Lantas apa saja sebenarnya yang perlu diperbaiki dalam hukum penahanan di Indonesia? Penelitian ini memaparkan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan yang membawa masalah dalam praktik penahanan saat ini.
Terkait dengan pengguna dan pecandu narkotika? ICJR telah berulang kali menyerukan agar Pemerintah dan DPR melakukan reformasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan negara yang masih represif dalam menyelenggarakan kebijakan narkotikanya dalam UU No. 35 tahun 2009. UU ini belum memberikan jaminan rehabilitasi pecandu narkotika dan dekriminalisasi kepada pengguna narkotika. Akibatnya, angka pecandu dan pengguna narkotika di dalam Lapas dari tahun ke tahun terus meningkat, tanpa intervensi kesehatan mengakibatkan hak atas keamanan dan kesehatan mereka terlanggar.
Pemenjaraan jelas bukan merupakan solusi bagi pengguna narkotika, malah akan menyebabkan Lapas sebagai “surga” bagi peredaran narkotika yang dapat menimbulkan sistem dan aparatur negara yang koruptif. Tak heran, pihak Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen PAS kewalahan menangani kasus peredaran narkotika di dalam Lapas.
Semoga tulisan ini dapat menambahkan pukulan bagi kita untuk segera berbenah.
Selamat Membaca!
Artikel Terkait
- 21/12/2013 ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan
- 20/10/2022 Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP
- 27/04/2022 Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP
- 21/12/2020 [Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)] Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim Baru Relevan Ketika Hakim Terganggu, Bukan Berbasis Izin
- 22/07/2020 Hari Kejaksaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana
Related Articles
Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia
Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan
UU ITE Kembali Menelan Korban, Segera Revisi UU ITE
Tidak butuh waktu lama, UU ITE kembali menelan korban saat tahun 2020 baru berjalan dua minggu. Kali ini aktivis Pusat
Catatan ICJR atas putusan Praperadilan Setya Novanto
ICJR Desak Pemerintah terbitkan aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif. Hakim Pengadilan Negeri