Anggap Pembatasan PK Merampas Hak Narapidana

Ketua Badan Pengawas Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR), Ifdhal Kasim mengkritisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan permohonan peninjauan kembali (PK). Menurutnya, SEMA itu merupakan bentuk pengambilan hak seorang narapidana.

“SEMA itu bentuk dari penyerobotan atau mengambil hak dari orang termasuk narapidana untuk menggunakan hak prosedur hukum yang tersedia,” kata Ifdhal  dalam konferensi pers “Situasi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dan Catatan Awal tahun 2015” di Cikini , Jakarta, Minggu (11/1).

Menurut Ifdhal, dengan mengambil hak terpidana maka negara telah melanggar Hak Asasi Manusia. “Harusnya negara proteksi warga negara menggunakan prosedur hukum yang ada,” ucapnya.

Ifdhal menyebut SEMA tersebut menunjukan bahwa hukum pidana digunakan untuk kepentingan kebijakan negara. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri SEMA menjadi landasan untuk melakukan eksekusi mati terhadap seorang narapidana.

“Ini memprihatinkan kami, karena itu haknya (terpidana) harus dikembalikan kembali secara proporsional,” ulasnya.

Oleh karena itu, Ifdhal menyarankan SEMA seharusnya tidak mengatur pembatasan PK, akan tetapi lebih mengatur soal novum (bukti atau perspektif baru). “Syarat-syarat novum yang diperjelas sehingga tiap orang ajukan PK dengan bukti baru yang jelas,” tandasnya.

Sumber: JPNN



Related Articles

Jelang 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang

KPK Dinilai Tak Butuh Imunitas, Tapi Penghentian Penyidikan

Hak kekebalan hukum atau imunitas bagi pimpinan Komisi Peberantasan Korupsi menjadi wacana serius setelah dua pimpinan KPK dilaporkan ke Badan

Polemik PP Penyadapan bersumber dari UU ITE

Jakarta – Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan intersepsi diatur dalam Peraturan