ICJR Kritik SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Pada 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa Surat Edaran ini adalah suatu tindakan administrative dari suatu pejabat negeri yang hanya diberlakukan secara internal dan berlaku sebagai pedoman dari para staf untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penyebaran pernyataan kebencian berbasis dibagi menjadi dua kelompok yaitu pertama; pernyebaran pernyataan kebencian terhadap pemerintah yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dan penyebaran pernyataan kebencian yang berbasis SARA yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

ICJR menyetujui, bahwa penyebaran pernyataan kebencian berbasis SARA memang harus dilarang karena ia menjadi pangkal dan sebab musabab terjadinya genosida yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Karena itu upaya yang dilakukan oleh Kapolri tetap perlu untuk diapresiasi.

Sayangnya, sebagai suatu pedoman, SE ini memuat berbagai penegasan terhadap penanganan ujaran kebencian namun pada saat yang sama SE ini mencampuradukkan ketentuan Penyebaran Pernyataan Kebencian dengan berbagai tindakan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Penyebaran Pernyataan Kebencian seperti Penghinaan (Bab XVI KUHP tentang Penghinaan), Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE), Penistaan (Pasal 310 KUHP), Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 ayat (1) KUHP), Menghasut (Pasal 160 KUHP), dan Penyebaran berita bohong (Pasal XIV UU No 1 Tahun 1946).

Selain soal mencampur aduk, SE ini juga tidak memperhatikan dua ketentuan sudah diubah sifatnya oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) dimana frasa perbuatan tidak menyenangkan sudah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Pasal Penghasutan dalam Pasal 160 KUHP yang tadinya delik formil juga sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dari penghasutan tersebut.

ICJR memandang SE ini, secara implisit, memperkenalkan model mediasi penal yang memang dikenal dalam sistem hukum pidana di berbagai Negara. Persoalannya mediasi penal justru tidak bisa dilakukan untuk menangani persoalan – persoalan penyebaran pernyataan kebencian.

Hal lainnya adalah ICJR kuatir jika kasus – kasus seperti Florence Sihombing yang justru akan ditangani dengan menggunakan model yang diharapkan dalam SE Kapolri ini. ICJR kuatir kasus – kasus penyebaran pernyataan kebencian yang sesungguhnya justru tidak ditangani karena umumnya kasus – kasus seperti ini terjadi terhadap kelompok minoritas baik berbasis agama/keyakinan ataupun ras. ICJR juga mengingatkan ada sejumlah kasus yang masih menjadi Pekerjaan Rumah Kepolisian seperti kasus Arif Kusnandar yang menyatakan kebencian terhadap etnis tertentu melalui laman facebook.

ICJR meminta agar Kapolri untuk segera melakukan revisi terhadap SE tersebut dengan tetap berfokus pada penanganan penyebaran pernyataan kebencian dan tidak lagi mengambil banyak ketentuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyebaran pernyataan kebencian



Related Articles

ICJR Submitted 4 Documents to the Universal Periodic Review (UPR) on the Issues of Criminal Justice System Reform in Indonesia

In 2022, Indonesia will go through the 4th cycle of Universal Periodic Review (UPR) for the United Nations (UN) Human

Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit : Melalui Asas Opportunitas, Jaksa Dapat Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Oportunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan

Kebijakan Kemsetneg yang Menutup Akses Kepres Grasi Terpidana  Mati Digugat di Komisi Informasi‎

Kepres Grasi terkait hukuman mati harusnya menjadi informasi publik yang terbuka, ICJR kecewa atas kebijakan Kementerian Sekretariat Negara Institute for

Verified by MonsterInsights