ICJR Minta Agar Pemerintah Pusat dan Daerah Tinjau Ulang Ketentuan Pidana untuk Perbuatan Menolak Vaksin

Dalam Ketentuan Pidana Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2020 termuat larangan orang dengan sengaja menolak untuk dilkukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dengan ganjaran pidana denda paling besar Rp. 5.000.000. Aturan ini juga terus dinyatakan oleh pimpinan daerah DKI Jakarta sebagai ancaman yang diberikan kepada setiap orang di DKI Jakarta yang berani untuk menolak vaksinasi.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2020 lalu Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa pada prinsipnya pemberian sanksi pada orang yang menolak vaksin adalah kewenangan pemerintah daerah untuk merumuskan. ICJR mempertanyakan pernyataan ini dan urgensi pengaturan peraturan daerah yang memuat ancaman pidana bagi perbuatan menolak vaksin.

Ketentuan pemidanaan mengenai suatu perbuatan, khususnya yang berskala nasional, idealnya ditentukan dari pemerintah pusat yang bertugas menentukan arah politik pidana, dengan kondisi ini maka kurang tepat penentuan sebuah perbuatan dipidana atau tidak di pemerintah daerah. Memang dimungkinkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat Perda yang berisi muatan ketentuan pidana, namun hanya dapat menyertakan hukuman maksimal pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Ketentuan pidana yang dapat diatur dalam Perda hanya lebih cenderung merupakan tindak pidana ringan dan hanya dapat memuat tindak pidana yang pada dasarnya berkaitkan dengan administrasi ataupun tata kelola yang khas suatu pemerintah daerah.

Sedangkan perihal pemberian vaksin, seperti yang dijelaskan oleh Presiden adalah bagian dari respon nasional untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pengaturan tentang ancaman pidana apabila menolak vaksin tidak dapat begitu saja bergantung pada kewenangan pemerintah daerah, karena respon ini diberikan pada seluruh rakyat Indonesia tidak hanya dalam wilayah tertentu saja.

Mengenai perbuatan melarang orang untuk menolak vaksin sebagai respon dari pandemi dalam hukum pidana diklasifikasikan sebagai pidana yang memiliki corak administrasi, adalah sebuah tindak pidana yang membutuhkan syarat lain untuk dapat dikenakan, singkatnya menolak vaksin tidak dapat begitu saja dipidana kecuali ada syarat tertentu misalnya dalam hal ini adalah situasi pandemi yang darurat mensyarakatkan semua orang divaksin untuk mencapai tujuan herd immunity.

Pada perbuatan ini, maka pemerintah pusat yang harus menentukan dengan ajeg terlebih dahulu apakah perbuatan menolak vaksin dan sampai batas mana dapat benar-benar berdampak buruk yang mengakibatkan situasi darurat kesehatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 93 UU Kekerantinaan Kesehatan Masyarakat yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Pemerintah pusat harus terlebih dahulu memperbarui Keputusan Presiden No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan memuat penjelasan yang komprehensif tentang perbuatan apa aja yang masuk ke dalam mengakibatkan darurat kesehatan masyarakat dan pada batas apa menolak vaksin dapat mengakibatkan darurat kesehatan masyarakat. Bisa saja dimungkinkan orang yang menolak vaksin tidak akan memberikan dampak besar, misalnya alasan menolak karena sudah pernah terinfeksi virus ataupun orang-orang yang telah sebelumnya divaksin misalnya di negara lain. Menyerahkan kewenangan pemberian sanksi pada pemerintah daerah justru akan membuat kerancuan, padahal vaksin adalah respon nasional.

Selanjutnya, sekalipun perbuatan ini akan dilarang dengan instrumen hukum pidana, maka harus dipastikan mekanisme adminitrasi sebelum masuk pada hukum pidana jelas. Misalnya langkah-langkah apa saja dalam tataran administrasi yang harus dipenuhi sebelum dapat menggunakan instrumen hukuman pidana. Harus dipastikan yang pertama kali digunakan adalah mekanisme adminitrasi misalnya pengecekan dokumen riwayat kesehatan dan lainnya bukan serta merta mempidana orang yang menyatakan menolak vaksin. Pun juga hal ini dapat diterapkan hanya apabila pemerintah pusat telah menjelaskan secara komprehensif tentang kandungan yang terdapat dalam vaksin, bagaimana vaksin tersebut bekerja, proses uji klinis dan apa dampak yang mungkin ditimbulkan setelah penggunaan vaksin tersebut.

Lebih dari itu, ICJR mengamini bahwa dimungkinkan adanya respon darurat ini, namun yang terus menjadi catatan adalah apakah perlu pemerintah dan pemerintah daerah mengedapankan pendekatan pidana untuk menjamin pelaksanaan pemberian vaksin. Yang diperlukan adalah membangun sistem yang efektif bukan ancaman hukuman. Termasuk membangun sistem insentif bukan ancaman hukuman, misalnya untuk menjamin kepatuhan vaksin terdapat insentif yang akan diberikan misalnya penanggungan biaya uiran BJPS selama beberapa bulan, jaminan akses layanan kesehatan ataupun insentif untuk masuk dalam proses pendataan untuk bantuan sosial ataupun info bantuan lainnya.

ICJR mengingatkan bahwa penting untuk membangun sistem dan evaluasi serta pengawasan yang ketat. Pendekatan pidana selama ini terlihat masih belum konsisten karena kurangnya SDM penegakan hukum, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dari masyarakat itu sendiri karena penegakan hukum yang tidak konsisten tersebut. Jangan sampai narasi ancaman penghukuman ini justru membelokkan fokus awal respon pandemi ini, bahwa negara harus menjamin semaksimal mungkin kesehatan masyarakat warga negara.


Tags assigned to this article:
coviddaruratpidanavaksin

Related Articles

ICJR Desak DPR untuk Membahas Ulang RUU Advokat

ICJR menyesalkan perpecahan PERADI dan tertutupnya proses Munas PERADI Proses pergantian kepengurusan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dari Perhimpunan Advokat Indonesia

Polemik Putusan Praperadilan Kasus Bank Century, Potret Ketidakjelasan Hukum Acara Praperadilan

Praperadilan menjadi hangat kembali dibicarakan setelah PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh

Tantangan DPR dan Pemerintah Dalam Implementasi Prolegnas 2018

Delapan dari 50 RUU terkait Pidana di Prolegnas 2018 Harus Diawasi dan Dikawal. Selain ada situasi overkriminalisasi, ICJR merekomendasikan agar