ICJR Pertanyakan Proses Hukum Zainal Abidin

ICJR Pertanyakan Proses Hukum Zainal Abidin

PK Zainal Abidin terselip entah kemana, diputus 2 hari sebelum eksekusi, ICJR menduga MA sengaja memutus dengan cepat untuk memperlancar Eksekusi Mati

Zainal Abidin menjadi salah satu terpidana mati yang dieksekusi pada 29 April 2015. Meskipun eksekusi sudah selesaikan dilaksanakan, namun kasus pidana Zainal Abidin memang menyimpan banyak pertanyaan. Zainal Abidin selain satu-satunya WNI yang dieksekusi dirinya juga merupakan satu-satunya terpidana dengan kasus Ganja. Namun kejanggalan yang paling mencolok bukanlah persoalan dirinya WNI maupun satu-satunya terpidana kasus Ganja, namun betapa buruknya proses peradilan pidana yang dihadapi Zainal Abidin sampai dengan dirinya tidak lagi bernyawa.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat beberapa kejanggalan kasus Zainal Abidin.

Pertama, PK Zainal Abidin sempat terselip entah kemana, dirinya mengajukan PK pada 2005, namun karena terselip, permohonan PK Zainal Abidin baru diperiksa pada 2015. Ketua MA, Hakim Agung Hatta Ali, bahkan beberapa kali menyebutkan bahwa terselipnya berkas PK Zainal Abidin sebagai sebuah kesalahan.

Kedua, PK Zainal Abidin diputus pada 27 April 2015, hanya dua hari sebelum eksekusi dilakukan, bahkan sebelumnya Zainal Abidin seakan sudah dipastikan akan dieksekusi dengan memindahkan dirinya ke ruang isolasi di nusa kambangan. Perlakuan ini berbeda dengan beberapa terksekusi lainnya seperti Serge Areski Atlaoui yang ditunda karena mengajukan gugatan ke PTUN. Atau Mary Jane yang masih dibutuhkan untuk mengungkapkan kasus perdagangan orang di Filipina. Apabila melihat perlakuan terhadap Mary Jane dan Serge Areski Atlaoui, maka seharusnya Zainal Abidin baru dipindahkan ke ruang Isolasi setelah seluruh proses hukum pada dirinya berakhir, yaitu pada saat Pk-nya diumumkan ditolak yaitu tanggal 27 April 2015.

Ketiga, kasus Zainal Abidin tidak seutuhnya terungkap. Dalam pantauan ICJR, Zainal Abidin dianggap sebagai gembong Narkotika kelas kakap dengan memiliki 58,7 Kg Ganja. Dalam kasus yang menjerat Zainal Abidin, Polisi hanya menjadikan 3 orang sebagai tersangka. Zainal Abidin sendiri, Istrinya dan temannya bernama Aldo yang ikut menjemput dan memindahkan barang. Anehnya, dalam dakwaan disebutkan bahwa Polisi mengetahui adanya transaksi narkotika, namun orang yang mengirimkan Ganja sama sekali tidak ditangkap sampai dengan saat ini. Saksi utama yang dihadirkan oleh Jaksa adalah anggota Polisi atas nama M. Darwis dan saksi Triyono selaku anggota Polri dari Poltabes Palembang yang tanpa penjelasan memadai mengetahui adanya transaksi narkotik namun hanya menangkap Zainal Abidin.

Keempat, Zainal Abidin beberapa kali mangklaim dirinya disiksa oleh Polisi pada saat pengambilan keterangan. Dirinya mengaku di mintai keterangan dan dicatatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya pada malam hari, namun sampai dengan putusan Kasasi, klaim ini tidak sedikitpun diperiksa oleh Hakim.

Kelima, Zainal Abidin tidak mendapatkan pendampingan hukum di awal pemeriksaan. Seharusnya hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memeriksa kemungkinan adanya penyiksaan yang terjadi. Zainal Abidin sempat memberikan keterangan di muka sidang bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita dan BAP karena di siksa, namun sekali lagi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Meskipun telah dieksekusi mati, namun ICJR menekankan bahwa kasus Zainal Abidin adalah bukti buruknya proses peradilan pidana di Indonesia, khususnya standar bagi kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati. Problem permohonan PK yang terselip harusnya menjadi tanggung jawab MA, MA harus menjelaskan apa yang terjadi pada berkas Zainal Abidin selama 10 tahun, MA juga harus meyakinkan publik bahwa putusan PK Zainal Abidin tidak sengaja dipercepat untuk memuluskan eksekusi mati.



Related Articles

Pemerintah Inkonsisten Soal Menyelamatkan Warga Negara Dari Pidana Mati

Meski mengapresiasi capaian pemerintah, ICJR menganggap Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan

ICJR Minta DPR dan Pemerintah untuk Menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Pidana

Upaya Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden adalah upaya mengembalikan watak kolonial dan menumbuhkan kanker demokrasi. Pada Rabu 30 Mei 2018, Pemerintah