Menguatnya Proteksi Negara dalam KUHP Masa Depan

ICJR
-18/11/2016

Pembahasan Buku II R KUHP di Panja Komisi III Telah sampai ke Pasal 285 RKUHP

Selama Reses DPR Tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016, Panja R KUHP Komisi III telah melakukan pembahasan secara marathon untuk melakukan percepatan penyelesasian Buku II R KUHP. Sampai dengan tanggal 11 November 2016 Pasal-pasal R KUHP yang telah di bahas oleh Panja berada sampai dengan Pasal 285 R KUHP. Praktis sejak September 2016 sampai dengan 11 November 2016, Buku II R KUHP yang telah memasuki pembahasan sampai dengan Bab V Buku II R KUHP. Panja telah membahas sekitar 70 an pasal R KUHP dari Pasal 219 sampai dengan 285 (lihat tabel I)

Tabel 1.

Pasal-pasal Buku II R KUHP yang hampir selesai dalam Pembahasan Panja Komisi III

Bab	Bagian	Pasal	Keterangan
BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA	Bagian KesatuTindak Pidana terhadap Ideologi Negara	219-220
		221	Peniadaan dan PenggantianIdeologi Pancasila
	Bagian Kedua Tindak PidanaMakar	222	MakarterhadapPresiden dan Wakil Presiden
		223	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
		224-227	Makar terhadap Pemerintah yang sah
	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara	228-234	Pertahanan Negara
		235-241	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
		242-248	Sabotase dan Tindak Pidana pada WaktuPerang
	Bagian Keempat TindakPidana Terorisme	249-251	Terorisme
		252-253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia
		254-257	Pendanaan untuk Terorisme
		258-260	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
		261	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Bagian Kesatu	262	Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
	Bagian Kedua	263-264	Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT	Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat	265-266	Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat
		267-268	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
	Bagian Kedua Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera	269 – 271	Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat
		272	Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
	Bagian Ketiga Permufakatan Jahat	273
BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN	Bagian Kesatu	274-275	Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat
	Bagian Kedua	276-280	Tindak Pidana Pemilihan Umum
BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	281-283	Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
		284-285	Penghinaan terhadap Pemerintah

Sumber: Monitoring ICJR – Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Bab awal Buku II R KUHP dari Bab I sampai dengan Bab V merupakan kumpulan tindak pidana yang sebagian besar terkait dengan proteksi Negara. Namun dalam Bab-bab tersebut, rumusan yang di tawarkan oleh pemerintah cenderung memperkuat posisi Negara dan proteksi Negara. Berdasarkan monitoring Aliansi Nasional terhadap hasil konsolidasi catatan dari Fraksi-Fraksi DPR dalam DIM, termasuk hasil pembahasan sebelumnya maka terlihat kecenderungan DPR juga mengikuti tren tersebut.

Sebagai contoh, beberapa pasal pidana dalam KUHP saat ini yang di hapuskan oleh Mahkamah Konstitusi yakni pasal Lesse Majeste atau Penghinaan Kepala Negara juga kembali di masukkan oleh pemerintah dalam pasal 263 dan 264 R KUHP. Begitu pula terhadap pasal-pasal Hatzai Artkellen terhadap penguasa yang telah di hilangkan Mahkamah Konstitusi juga kembali di masukkan dalam pasal 284 -285 R KUHP.

Oleh karena itu ke depan terlihat jelas bahwa tren penguatan pasal-pasal proteksi Negara akan kembali menguat. Semangat reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang didorong setelah reformasi Politik Indonesia dengan menghilangkan pasal-pasal yang memberikan proteksi yang berlebihan kepada kepala Negara dan pemerintah terlihat semakin kehilangan maknanya dalam pembahasan R KUHP ini.