Publikasi
Back to homepageKerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023
Situasi aborsi di Indonesia tidak banyak terlaporkan secara sistematis, dikarenakan kebijakan aborsi di Indonesia yang masih mengatur segala aspek aborsi mulai dari perbuatan, pemberian informasi hingga layanan dengan pendekatan pemidanaan. Sebelum adanya KUHP baru yang disahkan pada 6 Desember 2022
Read MoreAdvocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law
After the passing of the Law on Sexual Violence Offences (UU TPKS/ TPKS Law) the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and the Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) conducted research on gender-based violence experienced and the extent to
Read MoreTorture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: “One Too Many”
The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there has been a political will from the government to moderate Indonesian criminal law through the ratification of the new Criminal
Read MoreKirimkan Amicus Curiae, ICJR-PILNET-ELSAM Merekomendasikan Hakim agar Menjatuhkan Hukuman Paling Ringan di antara Semua Pelaku untuk Bharada E sebagai Justice Collaborator
Kasus ini penting untuk memastikan ke depannya para saksi yang bekerja sama (JC) untuk kasus lain tidak takut dan mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikan dalam mengungkapkan dan bekerja sama dalam suatu proses peradilan pidana. Kami mendukung peran Jaksa sebagai
Read MoreAUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia
KUHAP belum pernah mengalami proses perubahan sejak diundangkan pada 1981. Hasil penelitian yang ICJR lakukan terhadap KUHAP pada riset ini berhasil menguraikan berbagai masalah fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan global. Untuk mendiseminasikan
Read MoreRecommendation on the Specific Regulations of Fair Trial Rights for People Facing Death Penalty in the Bill of Criminal Procedure Code
People facing the death penalty in the Indonesian criminal justice system have not received serious attention from the Government. The protection of the rights of a fair trial during the judicial process which ultimately leads to the death penalty has
Read MorePenyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”
Pidana mati masih menjadi salah satu beban sejarah dan pembaruan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada niat dari pemerintah untuk memoderasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, namun kritik terhadap pengaturan yang ada tetap harus
Read MoreAnalisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Bersama dengan Infid, selama bulan Juli – Agustus 2022, ICJR menyusun penelitian menjahit antara substansi hukum yang ada di dalam UU TPKS dan studi lapangan agar terbentuk satu potret tantangan implementasi UU TPKS, dan hal apa yang harus dilakukan untuk
Read MoreKeadilan bagi Perempuan Pengguna Narkotika Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak
Read MoreNotes on the Law which Qualifies “Barang Bukti” as Legal Evidence
Under the criminal justice system in Indonesia so far, the terms “legal evidence” and “confiscated objects” are distinguished. In terms of legal definition and theory of law of evidence, both have different roles and functions in the truth finding process.
Read More