Publikasi

Back to homepage

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual Mengajukan Amicus Curiae Untuk Majelis Hakim pada Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Riau

Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, lembaga dan yayasan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja

Read More

Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan

Read More

Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP

Orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mendapat perhatian yang serius dari negara. Perlindungan hak-hak fair trial (hak atas peradilan yang adil) selama proses peradilan yang akhirnya menghantarkan mereka pada hukuman mati belum dijamin

Read More

Menimbang Nyawa: Buku Saku Pertimbangan-Pertimbangan Penting Pengadilan dalam Kasus Hukuman Mati

Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman jenis lainnya karena tidak ada kompensasi yang setimpal untuk mengganti rugi nyawa seseorang ketika ditemukan kesalahan dalam proses mengadilinya di kemudian hari. Oleh karena sifatnya yang irreversible tersebut, penyidik, penuntut umum, hingga hakim

Read More

Database Hukuman Mati Indonesia: Metodologi

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini patut didorong untuk mempermudah kerja- kerja advokasi untuk memperkuat penghormatan hak asasi manusia melalui pembaruan hukum pidana dan peradilan pidana, salah satunya dalam isu penerapan hukuman mati. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengumpulan data/informasi awal

Read More

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017

Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,

Read More

Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Adanya kerangka hukum mengenai KBGO merupakan prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan bagi korban KBGO. Sementara itu, kerangka hukum mengenai KBGO di Indonesia masih belum tersedia secara memadai. SAFEnet melalui inisiatif Awas KBGO dan Program Digital Rights Education, serta

Read More

Situation Report on Death Penalty Policies in Indonesia of 2021 “Double Uncertainty: Calling for the Assurance of Commutations in the Death Penalty Cases”

ICJR welcome the new chapter in 2022 by publishing an annual report on death penalty cases that have been collected throughout 2021. To the present, ICJR has consistently reported on the development of the situation related to the application of

Read More

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!”

ICJR membuka lembaran baru tahun 2022 dengan menerbitkan laporan tahunan kasus hukuman mati yang berhasil dihimpun sepanjang 2021. Hingga saat ini, ICJR telah secara konsisten melaporkan perkembangan situasi penerapan hukuman mati selama 7 tahun terakhir sejak 2014 sebagai bagian dari

Read More

Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP

Dalam KUHAP, saat ini belum termuat bahwa penahanan bersifat exceptional, artinya tidak wajib, tidak harus digunakan, hanya apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sayangnya ketika bicara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, maka penahanan seolah wajib, ketika

Read More