Modul: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Pekerja

Kelompok pekerja/buruh harus beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Pekerjaanpekerjaan yang bisa dilakukan secara daring akan dilakukan dari rumah tanpa harus pergi ke kantor, protokol kesehatan harus diperhatikan oleh masing-masing pekerja baik di dalam lingkungan kerja maupun dalam transportasi umum. Namun di sisi lain, perusahaan juga dibebani untuk mampu memutar roda ekonomi dalam masa pandemi, demi menafkahi pekerja-pekerja dibawahnya.

Beberapa standar internasional dan juga peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa perlindungan pekerja tidak boleh lalai kendati dalam situasi pandemi. Dalam hal ini, negara pun bergerak dan mengeluarkan beberapa aturan untuk mengatur mengenai tanggung-jawab bagi perusahaan-perusahaan, seperti dalam hal pengupahan, penghitungan cuti sakit jika terpapar Covid-19, dan rencana mitigasi risiko dan protokol kesehatan bagi pekerja/buruh.

Modul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Pekerja; Sebuah Panduan Akses terhadap Keadilan” disusun untuk memberikan penerangan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh kelompok pekerja, bagaimana perlindungan hak kerja di dalam situasi yang bersifat khusus, seperti dalam masa Pandemi Covid-19, dan mekanisme keadilan apa yang dapat ditempuh bagi pekerja yang bersengketa atau haknya dilanggar oleh perusahaan tempat bekerja.

Unduh disini



Related Articles

Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP

Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah berencana akan melakukan

Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada Selasa, 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah memasuki agenda