Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan

UNDANG UNDANG

UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (unduh disini)[1]

PERATURAN PEMERINTAH

PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)[2]

PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)[3]

PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)[4]

PP 58 th 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan (unduh disini)[5]

PP 137 th 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  (unduh disini)[6]

KEPUTUSAN PRESIDEN

Kepres 174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)[7]

PENETAPAN PRESIDEN

Penpres No.2 Th 1964 tentang Pelaksnaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (unduh disini)[8]

PERATURAN MENTERI

Permen  1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan (unduh disini)[9]

KEPUTUSAN  MENTERI

Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (unduh disini)[10]

Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rutan Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (unduh disini)[11]

Kepmen Th 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah

Kepmen Th 1990 tentang Dana Penunjang Narapidana dan Insentif Karya Narapidana (unduh disini)[12]

Kepmen Th 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan (unduh disini)[13]

Kepmen Th 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (unduh disini)[14]

Kepmen Th 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan (unduh disini)[15]

Kepmen Th 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana (unduh disini)[16]

Kepmen Th 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)[17]

Kepmen Th 1999 tentang Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (unduh disini)[18]

Kepmen Th 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No.174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)[19]

Kepmen Th 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Th 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1420 H Th 2000 (unduh disini)[20]

Kepmen Th 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana (unduh disini)[21]

Kepmen Th 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (unduh disini)[22]

Kepmen Th 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini)[23]

kepmen Th 2003 tentang Pola Bangunan unit Pelaksana Tehknis Pemasyarakatan (unduh disini)[24]

Kepmenkeh Th 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan (unduh disini)[25]

Kepmenkeh Th 1997 tentang Perubahan Kepmenkeh Orta Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (unduh disini)[26]

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

SKB MenKeh MenKeu Th 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di RUTAN Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (unduh disini)[27]

SKB Th 1984 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi (unduh disini)[28]

SKB Th 1985 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana (unduh disini)[29]

SKB Th 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di RUTAN dan LAPAS (unduh disini)[30]

KEPUTUSAN DITJEN PEMASYARAKATAN

Kepditjen Th 1992 Petunjuk Pelaksnaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)[31]

SURAT EDARAN DITJEN PEMASYARAKATAN

SE 1992 tentang Syarat Tambahan Asimilasi Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat (unduh disini)[32]

SE 1994 tentang Syarat Subtanstif Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)[33]

SE 1999 Peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat (unduh disini)[34]

SE 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (unduh disini)[35]

SE ditjen 1997 tentang Hari atau Tanggal Dimulainya Pidana Dijalankan Dalam Kaitannya Perhitungan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) (unduh disini)[36]

SE ditjen 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini)[37]