15/09/2020
Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin, 14 September 2020...
Perjalanan RUU POLRI
- -22/05/2024
Related Posts
- 15 for Justice
- Advokasi RUU
- Dokumen Hukum
- English
- ICLU
- Kegiatan
- Law Strip
- Media Center
- Mitra Reformasi
- Pengadaan
- Publikasi
- Rilis Pers
- Special Project
- Back
- Reformasi Defamasi
- #diktum
- Anotasi Putusan
- Penyiksaan
- Strategic Litigation
- RKUHAP
- Putusan Penting
- advokasi RUU
- Advokasi RUU
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Weekly Updates
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Kabar ICJR
- ICJR di Media
- Back
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Peraturan
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Weekly Updates
19/03/2016
Masih ada waktu 3 bulan agar Menteri Keuangan segera merevisi Peraturan Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian bagi...
08/01/2025
Selasa, 7 Januari 2025, Menteri Hukum menyatakan berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan...