RUU Larangan Minuman Beralkohal: DPR Harus Perhatikan Harmonisasi dengan R KUHP

Saat ini DPR sudah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol), sebuah RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Panitia Khusus ini dibentuk setelah Presiden menyampaikan Surat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR. Diketuai oleh Arwani Thomafi, Anggota DPR dari Fraksi PPP, Panitia Khusus ini baru berencana untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar Pemerintah dan DPR berhati – hati dalam membahas RUU Larangan Minol. Pembahasan yang baik dan berdasarkan riset yang mendalam terhadap RUU Larangan Minol ini akan dapat mencegah terjadinya inflasi peraturan pidana yang tidak perlu. Inflasi aturan pidana saat ini sedang terjadi dan di masa depan secara faktual telah menyebabkan beban pembiayaan Negara dan juga beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia

Terkait dengan tindak pidana dalam RUU Larangan Minol, ICJR meminta beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR.

Pertama, untuk segera memindahkan seluruh tindak pidana dalam RUU Larangan Minol kedalam Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR, agar terdapat harmonisasi yang baik dengan Rancangan KUHP yang sedang dibahas pada saat ini

Kedua, ICJR meminta agar tidak ada pidana minimum khusus dalam RUU Larangan Minol, karena bentuk pidana minimum khusus akan menganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain itu juga pidana minimum khusus adalah bentuk ketidakpercayaan DPR dan Pemerintah terhadap Mahkamah Agung dan Pengadilan – Pengadilan di bawahnya bahwa Pengadilan mampu menjatuhkan putusan yang adil terhadap kasus – kasus yang diperiksa oleh Pengadilan

Ketiga, ICJR mengingatkan bahwa hanya ada dua alasan untuk tidak bisa dipidana yang dikenal dalam hukum pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hukum Pidana secara universal tidak mengenal alasan pengecualian yang menjadi “landmark” dalam RUU Larangan Minol. Ketua Pansus RUU Larangan Minol, ARwani Thomafi, menyebutkan bahwa RUU ini memberikan alasan pengecualian untuk adat, pariwisata, dan juga kawasan khusus.

Keempat, ICJR meminta agar Pemerintah dan DPR membuat riset mendalam mengenai cost – benefit analysis atas kriminalisasi seluruh tindakan yang terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penguasaan minuman beralkohol. ICJR melihat bahwa Naskah Akademik RUU Larangan Minol tidak memuat analisis tersebut, padahal berpotensi besar membebani APBN dan para pembayar pajak untuk seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemasyarakatan yang dilakukan atas para calon tersangka, calon, terdakwa, dan calon terpidana ini.

Kelima, ICJR meminta agar Pemerintah dan DPR benar – benar memperhatikan kebutuhan pengaturan dalam RUU Larangan Minol ini. Jangan sampai RUU ini malah menjadi bagian dari peraturan yang malah membuat maraknya peredaran gelap minuman beralkohol yang menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol



Related Articles

Polemik Praperadilan: KuHAP Dorong Pemerintah dan DPR Segera Bahas R KUHAP

Gugatan praperadilan berkaitan dengan penetapan status tersangka, saat ini digunakan oleh para tersangka tindak pidana korupsi untuk melawan sangkaan terhadap

ICJR dan MAPPI FHUI Mengajukan Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam Kasus Kriminalisasi “PA” Garut Korban KDRT

2019 lalu, publik sempat digemparkan dengan pemberitaan di media terkait dengan tersebarnya kasus video pornografi dimana seorang perempuan dengan inisial

Lapas Suka Miskin vs Narapidana Miskin

“Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik. Kondisi ini menimbulkan praktik diskriminatif bagi penghuni Lapas yang

Verified by MonsterInsights