Jakarta-Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus mengerti, dan memahami norma-norma hak asasi manusia yang tertuang dalam system hukum kita. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan wawasan tentang hak asasi manusia.
Kali ini, ICJR, Elsam, dan WCSC Univ. of California Berkeley menyerahkan Seri Modul HAM bagi Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik, kepada Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, setelah pada 6 Maret 2013 lalu menyerahkan pada Lembaga Pendidikan Polri.
“Seri Modul HAM ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu Modul HAM Dasar, Modul Tingkat Lanjut, dan Modul ToT yang disertai CD. Fokus dari modul ini adalah Administrasi Peradilan yang berlandaskan hak asasi manusia, untuk wilayah rentan konflik”, demikian disampaikan oleh Zaenal Abidin, Deputi Direktur Elsam, yang juga penulis modul, mewakili ketiga lembaga ini dalam acara serah terima seri modul HAM, pada Jum’at, 15 Maret 2013 di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, ragunan, Jakarta Selatan.
Ketiga lembaga ini menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Agung RI, Badan Diklat Kejakgung RI, dalam rangkaian kegiatan untuk upaya peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan HAM di Papua, yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2012. Pada rentan waktu tersebut, ICJR, Elsam, dan WCSC Univ. Of Berkeley, telah menyelenggarakan rangkaian pelatihan (6 kali pelatihan), symposium hukum, dan penyusunan seri modul HAM.
Dalam sambutannya pada serah terima modul, Bambang Waluyo, SH.,MH, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, menyampaikan bahwa pemahaman hak asaasi manusia secara informal sudah dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan jaksa. Seperti pada lingkup kode etik profesi, agama, dan diklat teknis khusus seperti diklat lingkungan, anak bermasalah dengan hukum, dan trafficking (perdagangan manusia).
“Upaya peningkatan kapasitas Jaksa, bisa dilakukan melalui upaya prefentif, mengasah keahlian, dan menambah pengetahuan. Kami masih membutuhkan pengembangan kerjasama dengan banyak pihak untuk mewujudkan itu”, lanjut Bambang Waluyo, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Oleh karennya, ia mendorong agar ketiga lembaga ini dapat secara berkesinambungan bekerja sama dengan Badan Diklat Kejakgung, khususnya dalam menunjang kurikulum pendidikan hak asasi manusia untuk Jaksa.
Adiani Viviana, Sekretaris Eksekutif ICJR, menyambung Bambang Waluyo, bahwa model pendidikan hak asasi manusia tersebut dapat dirancang dalam berbagai desain. Seperti mendudukkan bersama 5 unsur penegak hukum, atau diklat khusus Jaksa. Ia berharap, bahwa seri modul HAM ini dapat menjadi penunjang kurikulum pendidikan yang ada di Badan Diklat Kejaksaan. “Para alumni pelatihan HAM, khususnya dari unsur Kejaksaan, telah bisa menularkan dan mengembangkan apa yang telah diperoleh selama 6 kali pelatihan. Terdapat tiga Jaksa yang secara berkelanjutan mengikuti jenjang pelatihan tersebut. Dalam penilaian system pelatihan kami, mereka mengalami peningkatan”, lanjut Adiani. (AV/ICJR)
