Surat Edaran MA Terkait PK Satu Kali Dinilai Merampas Hak Narapidana

Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti soal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya satu kali. SEMA tersebut dinilai sebagai bentuk perampasan hak narapidana.

“SEMA itu bentuk dari penyerobotan atau mengambil hak dari orang termasuk narapidana untuk menggunakan hak prosedur hukum yang tersedia,” kata Ketua Badan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim dalam keterangan pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).

Dengan demikian, lanjut Ifdhal, SEMA tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia. Karena mengambil hak narapidana.

“Harusnya negara proteksi warga negara menggunakan prosedur hukum yang ada,” ucapnya.

ICJR pun mengaku prihatin dengan diterbitkannya SEMA ini. SEMA seharusnya tidak mengatur pembatasan PK, melainkan lebih kepada soal novum.

“Ini memprihatinkan kami, karena itu haknya (terpidana) harus dikembalikan kembali secara proporsional. Syarat-syarat novum yang diperjelas sehingga tiap orang ajukan PK dengan bukti baru yang jelas,” tandasnya.

Sumber: Detik.com


Tags assigned to this article:
hukum acara pidanaKUHAPpeninjauan kembali

Related Articles

Jatah Makan Napi Hanya Rp 8.000/Hari

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Jatah makan para narapidana dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Penfui Kupang hanya dua kali sehari dengan

ICJR: RI Akan Segera Masuki Era Baru Sistem Peradilan Anak

WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan, Indonesia akan segera memasuki era baru sistem peradilan

ICJR: Budi Gunawan Sulit Menangkan Gugatan Praperadilan KPK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, Komjen Budi Gunawan akan kesulitan untuk membuktikan terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan kasus