Terjemahan Resmi KUHP Harus Dibuat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai memiliki beberapa masalah mendasar, baik yang berkaitan dengan pilihan model kodifikasi maupun pengaturan delik-delik pidananya. Belum adanya terjemahan resmi KUHP juga menjadi masalah.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Urgensi UU KUHP dan Penegakan Hukum di ruang pers, Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Pengamat Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan bila revisi UU KUHP dilakukan, pemerintah harus mendesak adanya terjemahan resmi.

”Sebab KUHP yang ada sekarang merupakan terjemahan dari undang-undang pidana peninggalan kolonial Belanda. Revisi UU KUHP seyogianya dilalukan bertahap. Namun, terlebih dahulu dibuat terjemahan resminya,” ujarnya.

Dia menambahkan model kodefikasi dari KUHP harus dipikirkan ulang. ”Belanda butuh 1 abad untuk menyelesaikan KUHP mereka. DPR bisa lebih dari 50 tahun untuk membahas satu pasal. Oleh karena itu, harus bertahap,” kata dia.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhyar Salmi berpendapat yang terjadi pada UU KUHP saat ini banyak asas yang tumpang tindih. ”Yang ada pada KUHP sekarang kodifikasi atau kompilasi? Pertanyaan besar karena asas di KUHP beda dengan undang-undang lain,” cetus dia.

Menurutnya, upaya kodifikasi itu baik untuk menyelaraskan berbagai tindak pidana. Namun, Akhyar menilai akan ada banyak masalah yang muncul.

”Tidak boleh ada dua hukuman pokok dijatuhkan. Namun, sekarang dimungkinan. Misalnya, hukuman penjara dan denda. Di samping itu, ada tumpang tindih dalam penempatan pasal dan bab,” ucap dia.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan anggota dewan akan memasuki masa sidang ketiga pada Maret nanti.
Ia mengharapkan ada komitmen untuk mulai melalukan pembahasan revisi UU KUHP.

”Kami harapkan komitmen dari pemerintah tepat waktu. Kami ingin lihat dulu naskah akademisnya. Apakah sudah ada dasar pijakan yang jelas,” pungkas Aziz.

Sumber: Media Indonesia


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKUHPRancangan KUHP

Related Articles

MK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan

Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan

Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion  #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi

Tahanan Rentan Alami Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama berada di dalam tahanan, seorang tersangka rentan mengalami perlakuan diskriminatif, mendapat kekerasan fisik maupun psikis dari