Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Indonesia Must Prepare a Monitoring Mechanism, to Balance the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill

The government and the House of Representatives reportedly have agreed on the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill that would be in total 760 days, the detention duration is not part of the arrest duration that has been recently

Read More

Indonesia Harus Siapkan mekanisme Pengawasan, Imbangi Masa Penahanan dalam RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR dikabarkan telah menyepakati masa penahanan dalam RUU Terorisme total menjadi 760 hari, masa penahanan ini diluar masa penangkapan yang baru saja disepakati yaitu 21 hari. Dalam pembahasan yang bersifat tertutup ini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

Read More

ICJR Kritik Pembahasan Masa Penahanan di RUU Terorisme yang Tertutup

“ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme” Pembahasan RUU Terorisme hari ini 14 Juni 2017 berjalan tertutup di DPR. Pembahasan yang mengagendakan masa penahanan dalam RUU Terorisme, padahal hal ini merupakan

Read More

ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan

Read More

Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute

Read More

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme

Read More

Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus  memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban. Institute for

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More

ICJR Kritik Tindakan Penahanan terhadap Baiq Nuril Maknun

Penahanan terhadap tersangka mestinya dilakukan secara proporsional, hati – hati, dan berdasarkan oleh hukum. Baiq Nuril Maknun, seorang Ibu 3 anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat telah merasakan dinginnya sel tahanan sejak 24 Maret 2017 hingga saat ini.

Read More