Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Peringatan Bom Bali 12 Oktober 2017: Momen Penting Untuk Mengingatkan Tanggung Jawab Negara Kepada Korban

Hari ini, 12 Okrober 2017, Indonesia dan beberapa negara memperingati serangan Bom Bali 1 yang ke15. serangan Bom Bali I telah menewaskan 202 jiwa dan 209 luka-luka. Intitute for Criminal Justice Reform, (ICJR) dalam kesempatan ini menyatakan, bahwa peringatan ini menjadi

Read More

ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati hari anti hukuman mati internasional, hal ini dilakukan untuk menentang hukuman mati yang merupakan hukuman tidak beradab dan sudah ditinggalkan banyak Negara di Dunia. Indonesia adalah salah satu dari sedikit Negara yang masih menerapkan hukuman

Read More

Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan

ICJR: Indonesia perlu mempercepat Ratifikasi ratifikasi Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) Saat ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akan melakukan persiapan terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) ratifikasi Asean Convention Against Trafficking

Read More

Catatan ICJR atas putusan Praperadilan Setya Novanto

 ICJR Desak Pemerintah terbitkan  aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto melawan KPK. Setya Novanto (SN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi

Read More

Potret Suram Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Pada 22 Agustus 2017 lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku pemerkosaan terhadap S (3 dan 4 orang pelaku dalam berkas terpisah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang diketuai oleh Sutriadi Yahya membatalkan

Read More

Peta Usulan Fraksi DPR: Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.Dengan mewacanakan revisi Undang-undangNo 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang

Read More

Petition to the International Association of Prosecutors

The Hague, 5 September 2017 Dear members of the IAP Executive Committee and the Senate, dear members of the IAP, In the run-up to the annual conference and general meeting of the International Association of Prosecutors (IAP) in Beijing, China,

Read More

Peta Fraksi dan Minimnya Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan) Dalam RUU Terorisme

 1.      Pengantar Paska reses, Panja RUU Terorisme kembali akan melanjutkan pembahasan atas DIM RUU Terorisme pada masa sidang I Tahun 2017-2018. Sebelumnya dalam pembahasan terakhir Tanggal 26 Juli 2017, Panja telah membahas DIM 80 Pasal 34  mengenai  perlindungan saksi dan

Read More

ICJR Apresiasi Tuntutan Kompensasi Bagi Korban Terorisme dalam kasus Bom Samarinda

Hari ini, 31 Agustus 2017, di Pengadilan Jakarta Timur telah dibacakan tuntutan kasus pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Sidang ini menghadirkan terdakwa Juhanda Cs terkait kasus ledakan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Sengkotek, dengan agenda pembacaan

Read More

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

Read More