Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak

Read More

Pemerintah dan Timus DPR Sepakati Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam RKUHP, ICJR: Pemerintah Harus Konsisten dengan Tujuan Perubahan KUHP Yaitu Unifikasi Hukum Pidana

Rancangan KUHP (RKUHP) telah memasuki babak final dan akan segera disahkan. Hal ini setelah terjadinya konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah pada 15-17 Januari 2018 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah

Read More

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak: ICJR Sayangkan Fokus Pemerintah Masih Penghukuman

ICJR menyayangkan bahwa yang menjadi fokus perhatian pemerintah masih soal penghukuman kepada pelaku dengan kembali menghadirkan wacana pemberian hukuman kebiri kepada pelaku dan bukan pemberian layanan yang maksimal kepada korban Di awal 2018, Indonesia dikejutkan dengan munculnya 2 kasus kekerasan

Read More

Peradilan Pidana di 2018: Dibawah Bayang-Bayang Overkriminalisasi

Tahun 2017 tidak dapat disebut sebagai tahun yang progresif untuk pembaharuan hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia. Meskipun DPR dan Pemerintah telah melakukan pembahasan RKUHP, namun beberapa poin penting justru terlewatkan dalam pembahasan-pembahasan tersebut, khususnya terkait minimnya respon pemerintah

Read More

Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Salah satu hal yang cukup krusial yang diakomodir dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) adalah perumusan ulang jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan penetapan beberapa unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perumusan dalam rancangan

Read More

Kasus “MP” di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

ICJR : Kasus ini juga merupakan contoh umum yang di hadapi  sebagian  anak-anak Indonesia  yang terpaksa  masuk intitusi penahanan dewasa  karena di tuduh sebagai pelaku  pidana. Kasus MP, seorang anak yang di tahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan atas kasus

Read More

Tantangan DPR dan Pemerintah Dalam Implementasi Prolegnas 2018

Delapan dari 50 RUU terkait Pidana di Prolegnas 2018 Harus Diawasi dan Dikawal. Selain ada situasi overkriminalisasi, ICJR merekomendasikan agar pasal-pasal pidana yang bersifat karet tidak layak diatur. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga harus memastikan adanya perlindungan hak asasi

Read More

Mendudukkan Nebis In Idem dalam Praperadilan Indonesia

ICJR : Prinsip nebis in idem  dapat dipersoalkan dikala pemeriksaan sudah memasuki pokok perkara secara materil. Dalam hal permasalahan bersifat formil maka tidak berlaku prinsip nebis in idem. Saat ini salah satu soal yang menjadi fokus dalam persidangan permohonan praperadilan Satya Novanto adalah

Read More

Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai

Read More

Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR tidak Memerlukan Persetetujuan Tertulis dari Presiden

Sebagai pemohon yang menguji norma tersebut berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014  ICJR menilai bahwa pemanggilan anggota DPR harus dengan persetujuan tertulis Presiden  tidak beralasan apabila dibenturkan dengan Pasal 245 ayat (3) UU MD3. Ketua DPR, Setya Novanto  kembali ditetapkan sebagai

Read More