Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab ‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan. RKUHP, dalam penjelasan mengenai tindak penyiksan ini, menguraikan bahwa penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana internasional melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untukbebas dari penyiksaanadalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbagai peraturan yang lebih khusus dan berbagai peraturan internal institusi keamanan telah melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan meratifikasi ICCPR dan UNCAT.

Selama ini pemeriksan kasus penyiksaan umumnya menngunakan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Namun, masalahnya pengaturan ‘penganiayaan’ dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan (gravity of the offence) penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor-aktor yang terlibat dan harus dihukum. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.

Masuknya tindak pidana penyiksaan dalam R KUHP perlu didukung secara serius. Oleh karena itulah maka tulisan ini bertujuan untuk mencoba memberikan analisa tentang perumusan kejahatan penyiksaan dalam RKUHP dan merekomendasikan perbaikan perumusan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana nasional.

Unduh Disini

Artikel Terkait



Related Articles

2000 – 2010 Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas

Perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat, dari sisi jumlah pengguna internet telah melonjak tajam sejak mulai digunakan pada 1988.

Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015

Naskah Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015 ini merupakan tulisan yang sebagian besar di sarikan dari berbagai produk

Panduan Praktis untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan tunas bangsa, bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan