Archive
Back to homepage
ICJR : Perlu Mempertimbangkan Remisi Khusus untuk Korban Pengguna dan Pecandu narkotika
ICJR juga meminta berbagai pihak menaruh perhatian besar pada masalah dan sutuasi pengguna dan pecandu narkotika dalam lapas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperhatikan secara serius upaya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99
Read More
Legislative Framework on Torture in Indonesia
Torture is often occuring in many places. In 2015, the National Police is ranked first as the institution being reported by the society to the National Commission of Human Rights (“Komnas HAM”). This situation is caused by various reasons, including
Read More
Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan, Momentum membentuk Prosedur Khusus Perlindungan Penegak Hukum yang Menghadapi Resiko Ancaman Tinggi
Novel Baswedan salah satu penyidik senior KPK yang menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak kalangan elit Indonesia, pada Subuh 11 April 2017 mengalami tindak kekerasan disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kejadian tindak kekerasan kepada penegak hukum tersebut
Read More
Dilema Putusan MK Terkait Kewenangan Pusat Untuk Membatalkan Perda
ICJR: Harus diantisipasi munculnya potensi peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk akan timbul penggunaan hukum pidana di tingkat lokal yang semakin eksesif. Ini menjadi dilema karena selama ini Pemerintah Pusat juga gagal
Read More
“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme
Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab
Read More
“Pasal-Pasal Guantanamo” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme
Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 65-83 (Pasal 28 tentang Penangkapan, dan Pasal 43A tentang Pencegahan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pasal-pasal tersebut yang
Read More
Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berkespresi Dalam Pasal – Pasal Makar di RKUHP 2017
Pasal-pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan
Read More
Mendorong Kesepahaman dan Integrasi Antar Lembaga Negara dalam Implementasi UU SPPA
“Penanganan Anak korban/saksi termasuk Diversi anak pengguna narkotika memerlukan kesepahaman dan kerja sama antar lembaga Negara” Pada 22 Maret 2017, Mahkamah Agung (MA) didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN (Program Uni Eropa untuk mendukung Peradilan di Indonesia), meresmikan fasilitas pengadilan anak di
Read More
Pembahasan RUU Teroris Telah Memasuki Separuh Rancangan, ICJR mendesak Agar Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Harus Digunakan secara Konsisten Dalam Pembahasan RUU Terorisme
“ICJR: Pasal-pasal krusial terkait, tindak pidana persiapan terorisme, anak yang terlibat terorisme, tindak pidana menggerakkan terorisme dan penghasutan terorisme telah dibahas. Pembahasan Panja RUU Terorisme kedepan akan memasuki pembahasan pasal tupaya paksa penangkapan dan Penahanan” Pada Tanggal 29 Maret sd
Read More
ICJR Apresiasi Panja RUU Terorisme dan Fraksi-Fraksi Yang Mengakomodir Masukan Terkait Hak Korban Terorisme
“ICJR: kita masih menunggu itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan yang lebih mengakomodir Hak Korban di RUU Terorisme” Pemerintah dan DPR saat ini sedang melakukan pembahasan terkati Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Read More