Putusan Banding Jerinx: Hakim Gagal Koreksi Pertimbangan yang dapat Berujung pada Malapetaka di Indonesia

ICJR pada dasarnya tetap mengapresiasi hakim atas putusan mengurangi masa pidana Jerinx namun hal itu jauh dari cukup, hakim tingkat banding melewatkan kesempatan mengoreksi pertimbangan yang dapat berujung pada malapetaka di Indonesia, malapetaka itu adalah organisasi disamakan dengan golongan suku,

Read More

[RILIS KOALISI MASYARKAT SIPIL]: Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat

Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17

Read More

Catatan ICJR untuk Calon Kapolri Baru: Kapolri Baru Harus Memiliki Komitmen dalam Reformasi Menyeluruh di Tubuh Kepolisian

Pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) berisi calon tunggal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas nama Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, kepada Dewan Perwakilan

Read More

[MEDIA RILIS ICJR, IJRS, LeIP]: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Rutan/Lapas Harus Masuk Sebagai Kelompok Prioritas untuk Divaksin

Pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona (SARS-CoV-2)/Covid-19 di Kompleks Istana Kepresidenan. Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Presiden tersebut menandakan dimulainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia secara massal dan gratis. Sebelumnya perlu

Read More

PP Kebiri dan Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti

Oleh: Nael Sumampouw* Di awal tahun 2021, masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan informasi melalui media bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

Read More

[Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Menyikapi Temuan Hasil Investigasi Komnas HAM RI terkait Peristiwa Karawang]: Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan laporan hasil investigasi terhadap insiden meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Selama proses investigasi, Komnas HAM telah mencari berbagai bukti, menelusuri beragam

Read More

ICJR Minta Agar Pemerintah Pusat dan Daerah Tinjau Ulang Ketentuan Pidana untuk Perbuatan Menolak Vaksin

Dalam Ketentuan Pidana Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2020 termuat larangan orang dengan sengaja menolak untuk dilkukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dengan ganjaran pidana denda paling besar Rp. 5.000.000. Aturan ini juga terus dinyatakan oleh

Read More

Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban

Sejak dari awal, ICJR menilai bahwa hukuman kabiri kimia adalah aturan yang bersifat populis, sampai saat ini komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur, tidak lengkapnya peraturan mengenai korban kekerasan seksual dan anggaran lembaga yang menangani korban

Read More

Maklumat Kapolri Melanggar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi

[Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil] Menindaklanjuti keluarnya SKB 8 Menteri/Kepala Lembaga/Badan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Kepala Kepolisian RI (Kapolri) telah mengeluarkan Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan

Read More
Verified by MonsterInsights