Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik Sebuah Buku Kerja dan Panduan Lapangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

Perdagangan orang adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang membutuhkan intervensi dalam berbagai aspek dan sistemis untuk diperangi. Orang-orang dari segala usia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan pekerja seks komersial di masing-masing dari 34 provinsi di

Indonesia, yang merupakan negara sumber utama dan, pada tingkat lebih rendah, menjadi negara transit dan tujuan untuk perdagangan orang. Pekerja migran Indonesia bisa menjadi rentan, dan kami mengamati banyak kasus perdagangan orang dalam pekerjaan domestik, pabrik, konstruksi, manu- faktur, di perkebunan kelapa sawit, dan di bidang perikanan. Perdagangan orang secara domestik atau hanya di wilayah Indonesia, misalnya eksploitasi seksual, juga merupakan masalah yang signifikan.

Seperti halnya masalah apa pun, intervensi yang berhasil harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diandalkan tentang apa yang terjadi, kepada siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sederhananya, tanpa data yang baik, kita tidak akan pernah bisa menghentikan masalah ini. Agar dapat efektif secara maksimal, strategi pencegahan harus ditargetkan pada masyarakat atau komunitas di mana komunitas tersebut lebih cenderung menjadi korban, upaya perlindungan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan korban, dan proses penuntutan kasus harus mengandalkan bukti yang kuat dan dapat diandalkan.

Data perdagangan orang tidak hanya jumlah klien yang dilayani/ didampingi atau jumlah penuntutan kasus pada wilayah tertentu – data tentang perdagangan orang juga informasi tentang kebutuhan orang-orang, bagaimana mereka dan akan dilayani/didampingi apa yang membuat seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang sedari awal, apa modus operandi perdagangan orang tersebut, apa yang membuat masyarakat atau komunitas menjadi tangguh dan berdaya, berapa jumlah ganti rugi atau restitusi yang tepat untuk korban perdagangan orang, apa hukuman adil bagi pelaku perdagangan orang, apa yang mendorong pembuat kebijakan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan tentang anti-perdagangan orang, dan bagaimana cara mencegah kejahatan perdagangan orang sedari awal. Data tentang perdagangan orang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, data tidak hanya harus ditabulasikan setahun sekali untuk menghasilkan laporan untuk pemerintah, donor, atau lembaga multilateral; pengumpulan data yang baik membutuhkan dedikasi yang berkelanjutan.

Semakin banyak organisasi anti-perdagangan orang dapat menyelaraskan praktik, definisi, dan standarnya tentang pengumpulan, keamanan, dan analisis data, semakin besar peluang kita untuk menghasilkan data yang lebih akurat, lebih berkualitas, dan berguna untuk mengendalikan dan mendukung pekerjaan kita. Dari keselarasan tersebut, kita dapat lebih memahami intervensi mana yang berfungsi sehingga kita dapat mereplika dan menyesuaikan skala intervensi tersebut untuk mempercepat dampak dan menjangkau lebih banyak orang. Kita semua merasakan beban dengan keberadaan sumber daya yang terbatas, baik SDM, teknologi, atau anggaran dana. Karena itu, penting bagi kami untuk berbagi informasi dan wawasan untuk meminimalkan duplikasi dan memaksimalkan dampak kolektif. Jika kita ingin membuat dampak yang berarti dalam masalah perdagangan orang, kolaborasi bukan merupakan pilihan, namun adalah suatu keharusan.