Ajaran Kausalitas dalam R KUHP

Tulisan ini mendiskusikan tentang ajaran kausalitas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP). Ajaran kausalitas dipergunakan dalam tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak murni. Banyak rumusan pasal dalam R KUHP yang seharusnya dirumuskan secara materiil sehingga ajaran kausalitas berperan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, namun masih dirumuskan secara formil.

Rejim penyusun RUU-KUHP masih mempertahankan rumusan formil disebabkan rumusan ini mempermudah penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi dibandingkan dengan dirumuskan secara materiil. Bagian lain yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah bahwa kausalitas sebagai sebuah ajaran masih belum diberikan makna, ajaran kausalitas dibiarkan berada di luar KUHP, akibatnya penegak hukum mempergunakan logikanya sendiri dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal.

Sebagai sebuah doktrin, seolah-olah undang-undang diharamkan dalam memberikan konstruksi konseptual terhadap ajaran kausalitas. Pemberian makna ajaran kausaltas tidak dimaksudkan membatasi penegak hukum dalam menentukan hubungan kausalitas dan membatasi penggunaan doktrin. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana penerapan ajaran ini dalam Rancangan KUHP.

Unduh Disini


Tags assigned to this article:
Ajaranghukum pidanaKausalitasKUHPRancangan KUHP

Related Articles

Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah bikinan kolonial Belanda! Itulah doktrin yang terus menerus dirapalkan di banyak sekolah –

Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015

Naskah Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015 ini merupakan tulisan yang sebagian besar di sarikan dari berbagai produk

Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 52 Ayat (1) Huruf I dan J Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Hak atas kesehatan, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Hak ini seharusnya dapat diperoleh oleh setiap warga negara, dan disediakan oleh

Verified by MonsterInsights