image001

Pemerintah Inggris dan Institute for Criminal Justice Reform Perkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Pengembangan Teknologi Aplikasi Pencari Layanan Hukum

Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, melalui Program Akses Digital bersama dengan Institute Criminal Justice Reform (ICJR), melanjutkan pengembangan terhadap aplikasi penulusuran dokumen hukum dan akses bantuan hukum; Lawhub.id dan Dokumenhukum.id. Proyek ini merupakan bagian dari pendanaan pemerintah Inggris melalui program Akses Digital sebesar IDR 882,130,601. Di tahun ini, aplikasi dokumenhukum.id dan lawhub.id yang sudah dikembangakan sejak tahun 2021 memasuki tahap pengembangan lebih lanjut dengan diluncurkannya fitur khusus untuk membantu korban kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan adanya peraturan hukum baru di masyarakat terkait kekerasan seksual didalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru.

Pada tanggal 12 Desember 2023, ICJR melaksanakan lokakarya dan simulasi fitur Kekerasan Seksual untuk memberikan informasi kepada masyarakat marginal tentang cara mengakses bantuan hukum secara digital. Kegiatan berjudul “Dialog Masyarakat dan Hukum; Ketenagakerjaan, Jasa Keuangan, dan Kekerasan Seksual, Simulasi Aplikasi Pencari Penyedia Jasa Hukum dan Penyusunan Dokumen” dilaksanakan di Holiday Inn Gajah Mada, Jakarta Barat. Acara ini dibuka oleh Rita Damayanti, Kepala Program Akses Digital Kedutaan Besar Inggris Jakarta dan Erasmus Napitupulu, Eksekutif Direktur ICJR.

Panel diskusi diisi oleh Eni Widiyanti, SE, MPP, M.S.E selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KPPPA, yang membahas mengenai bantuan hukum dan partisipasi perempuan dalam transformasi digital; Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., Pengajar Hukum Bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, memaparkan manfaat dan konsekuensi dari pinjaman online, dan Citra Referandum, S.H., M.H., Direktur LBH Jakarta, mengisi sesi terkait hak ketenagakerjaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Acara ini juga ditutup dengan simulasi penggunaan aplikasi bantuan hukum lawhub.id dan penyusun dokumen dokumenhukum.id dan yang dipandu langsung oleh rekan-rekan ICJR.

Dokumenhukum.id adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan membantu masyarakat dalam menyusun kontrak atau perjanjian, surat klaim, pengaduan, permohonan dan lainnya tanpa biaya. Sejak Agustus 2023, pengembangan aplikasi ini sudah berhasil mencapai penambahan 19 dokumen hukum di dokumenhukum.id di dalam bidang hubungan industrial, bisnis, perdata, keluarga, dan lebih dari lima dokumen hukum bagi korban dan pendamping kekerasan seksual dalam mencari keadilan. Masyarakat akan dapat menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan ketika mengalami kekerasan seksual, seperti Permohonan Bantuan Hukum, Surat Permohonan Pencekalan Tersangka, Surat Kesepakatan Tinggal di Rumah Aman, dan lain-lainnya. Dokumen-dokumen ini didapatkan dengan adanya diskusi dengan lembaga-lembaga pendamping korban Kekerasan Seksual dan sudah menjalani peninjauan oleh ahli hukum.

Aplikasi kedua, Lawhub.id sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghubungkan penyedia jasa layanan hukum (firma hukum dan organisasi bantuan hukum) dengan pencari keadilan. Aplikasi tersebut juga dapat memberikan informasi firma hukum terdekat dan jasa layanan hukum termasuk pro-bono kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Penambahan secara substansi dari aplikasi juga akan diikuti dengan desain dan alur penggunaan aplikasi yang diperbaharui untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses aplikasi. Aplikasi lawhub.id akan dilengkapi dengan fitur baru untuk akses langsung ke lembaga pendamping korban kekerasan seksual, dan aplikasi dokumenhukum.id akan dilengkapi kategori baru khusus untuk ‘Pendampingan Hukum Kekerasan Seksual’ dengan 10 lebih dokumen khusus untuk permasalahan kekerasan seksual.Pengembangan dari kedua aplikasi ini direncanakan akan selesai di bulan Januari dan penyempurnaan dan penambahan data (dokumen hukum/firma hukum/organisasi bantuan hukum) akan terus dilakukan.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. mengatakan:

Masyarakat rentan mendapat tantangan ganda dalam mengakses keadilan, baik dari informasi ke layanan hukum hingga lingkaran diskriminasi dalam hukum, kebijakan, dan praktik. Aplikasi Lawhub.id dan Dokumenhukum.id hadir menjadi jembatan untuk menghubungkan pencari keadilan dengan layanan hukum yang ada di sekitarnya. Di tahun ini kami sedang dalam pengembangan berkelanjutan, aplikasi Lawhub.id dan Dokumenhukum.id akan terus melayani masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk juga kepada korban Kekerasan Seksual dalam mengakses keadilan,”

 

=

UK Government and Institute for Criminal Justice Reform Strengthen Access to Justice Through Development of Legal Service Finder Application

 The UK Government’s Digital Access Programme, together with the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), continues to develop a legal document drafter website (dokumenhukum.id) and a platform for users to access legal services (lawhub.id), with funding totalling IDR 882,130,601. This year, the dokumenhukum.id and lawhub.id websites – which have been in development since 2021 – are now launching unique features that help victims of sexual violence. This is following the passing of the new Sexual Violence Crimes Law and Criminal Code.

On 12 December 2023, ICJR conducted a workshop and simulation of the new features, and provided information to marginalized communities about how to access legal services digitally. The workshop was entitled “Community and Legal Dialogue; Employment, Financial, and Sexual Violence, Simulation of Application of Legal Service Provider Finder and Document Drafting” at Holiday Inn Gajah Mada, West Jakarta. The event was opened by Rita Damayanti, Head of the Digital Access Program at the British Embassy Jakarta, and Erasmus Napitupulu, Executive Director of ICJR.

The discussion panel consisted of Eni Widiyanti, SE, MPP, M.S.E, Assistant Deputy for Protection of the Rights of Domestic and Vulnerable Women of The Ministry of Women Empowerment and Child Protection, who discussed legal aid and women’s participation in digital transformation; Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., Business Law Lecturer at Jentera Law School, who explained the benefits and consequences of online loans, and Citra Referandum, S.H., M.H., Director of Jakarta Legal Aid Organization, who spoke about labor rights and domestic violence. The event closed with a simulation of the legal service finder application lawhub.id and document drafting website dokumenhukum.id by ICJR staff.

Dokumenhukum.id is an application that helps people to draft contracts or agreements, letters of claim, complaints, applications etc., at no cost. Since August 2023, 19 new legal documents have been added to dokumenhukum.id in the fields of industrial relations, business, civil, and family, and more than five legal documents that will support victims of sexual violence and their legal companions in seeking justice. Through the updated website, people will be able to draft the necessary documents after experiencing sexual violence, such as Legal Aid Requests, Suspect Ban Requests, Safe House Agreements, and others. These documents were obtained through discussions with institutions assisting victims of sexual violence and have undergone a review by legal experts.

The second application, Lawhub.id, is developed to connect legal service providers (law firms and legal aid organizations) with justice seekers. The application also provides information on the location of nearby law firms and legal facilities, including pro-bono services, to the people who need it most.

These substantial additions to the application will be followed by an updated design and flow to make it easier for people to use the two websites. The lawhub.id application will be equipped with new features for direct access to sexual violence assistance and the dokumenhukum.id application will be provided with a new category, ‘Sexual Violence Legal Assistance’ with more than ten documents specifically for sexual violence issues. Development of these two applications will be completed in January, with improvements and additions to the information hosted (legal documents/law firms/legal aid organizations) continued into the year.

ICJR Executive Director, Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. said:

“Vulnerable communities face multiple challenges in accessing justice, from information to legal services to discrimination cycles in law, policy and practice. The Lawhub.id and Dokumenhukum.id applications are here to be a bridge to connect justice seekers with legal services around them. This year, we are in continuous development. The application Lawhub.id and Dokumenhukum.id will continue to serve the communities most in need, including victims of sexual violence in accessing justice.”

 

 

Related Posts

  • 15 for Justice
  • Advokasi RUU
  • Alert
  • Dokumen Hukum
  • English
  • ICLU
  • Law Strip
  • Media Center
  • Mitra Reformasi
  • Publikasi
  • Special Project
  • Uncategorized
    •   Back
    • Reformasi Defamasi
    • #diktum
    • Anotasi Putusan
    • Penyiksaan
    • Strategic Litigation
    • RKUHAP
    • Putusan Penting
    • advokasi RUU
    • Advokasi RUU
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    • Weekly Updates
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Kabar ICJR
    • ICJR di Media
    •   Back
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Peraturan
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Weekly Updates
Load More

End of Content.

Copyright © 2024 Gogoho Indonesia | Powered by Gogoho Indonesia

Scroll to Top