Kerusuhan di lapas Malabero di bengkulu pada Jumat, 25 Maret 2016 kemarin merupakan kerusuhan berseri di Lapas Indonesia. Sebelumnya kerusuhan Lapas juga terjadi di Lapas Kerobokan, Denpasardi akhir tahun 2015. Institute Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin atas terjadi kasus berulang yang selalu dialami oleh Lapas-lapas di Indonesia tersebut.
ICJR melihat bahwa masalah di lapas-lapas maupun rutan-rutan Indonesia, sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Masalah utama terkait overkapasitas yang dialami sebagian besar Lapas Indonesia sudah dalam kondisi akut. Sampai dengan saat ini tidak ada solusi pemerintah yang komprehensif atas hal tersebut karena selama ini pembenahan atas kondisi ini tambal sulam.
Overkapasitas di beberapa lapas bahkan sudah sampai ke titik mengkawatirkan. Dari monitoring ICJR, populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 dalam kurun waktu 2004 hingga 2011, padahal kapasitas penjara hanya bertambah kurang dari 2%. Pada Juli 2015, menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), ada sejumlah 178.063 penghuni yang tersebar di 477Lapas/Rutan dan 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan. Kepadatan penghuni Lapas/Rutan secara nasional sudah berkisar di angka 145%, namun pada banyak penjara besar jumlah penghuni bisa mencapai angka 662% dari kapasitas yang tersedia
Sejumlah dampak atau beban dari meledaknya angka penahanan pra-persidangan. Beberapa diantaranya adalah kondisi internal Lapas yang mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia pengamanan di Lapas yang secara umum juga minim. Fasilitas lapas juga masih menjadi kendala serius, jumlah dukungan negara terhadap jumlah narapidana makin bengkak karena overkapasitas. Kepadatan jumlah penghuni yang mengganggu kemampuan Lapas/Rutan dalam menjamin keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial. Rasio jumlah petugas jaga terhadap penghuni sangat rendah sekali. Hal ini menyebabkan pengelolaan Lapas/Rutan menghadapi tantangan yang cukup serius dalam bentuk meningkatnya tingkat kekerasan (atau ancamannya), resiko tindakan kriminal di dalam Lapas/Rutan, termasuk pembentukan kelompok/gank diantara penghuni. Oleh karena itulah situasi kerentanan keamanan Lapas gampang disulut kerusuhan.
Hal ini di perparah pula dengan kondisi kebijakan kriminal Indonesia yang secara aktif mendorong penghukuman penjara sebaga satu-satunya jalan bagi rehabiltasi pelaku. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 2/2012 yang menaikkan batas minimal tindak pidana ringan dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,-. Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang dirasakan berlebih. Namun pada saat yang sama, kebijakan “keras terhadap kejahatan” diterapkan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kepolisian atas nama keamanan dan ketertiban masyarakat. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang lainnya).
ICJR melihat walaupun beberapa kebijakan kriminal telah berupaya mengurangi jumlah asupan narapidana ke penjara -seperti dalam kebijakan Mahkamah Agung diatas maupun Jaksa Agung terkait tindak pidana ringan yang tidak harus di tahan atau di penjara atau rehabilitasi dalam korban pengguna narkotika- namun kebijakan ini belum memberikan kontribusi bagi masalah Lapas.
Atas situasi ini ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi overkapasitas dalam Lapas. Tindakan untuk situasi yang cepat juga di butuhkan untuk memprioritas penanganan pada sejumlah lapas-lapas besra yang mengalami overkapasitas. Terhadap Lapas-lapas tersebut kebijakan transisi untuk mengurangi dampak kerusuhan dan problem keamanan seharusnya bisa dicegah dan diantisipasi.
