Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakaan saat ini di Indonesia adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang keberlakukannya di Indonesia diatur melalui UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pada 1963, berdasarkan hasil resolusi Seminar Hukum Nasional, pemerintah memulai proyek pembentukan hukum pidana nasional dengan membentuk tim perumus/penyusun. Namun baru pada 1986, tim perumus bentukan pemerintah berhasil menyelesaikan Buku I Rancangan KUHP (RKUHP) yang berisi asas-asas umum hukum pidana. Dan pada 1993, Tim perumus yang diketuai oleh Prof Mardjono Reksodiputro menyelesaikan naskah lengkah R KUHP kepada Ismail Saleh – Menteri Kehakiman RI.
Pada masa akhir pemerintahan Presiden SBY di 2014, pemerintah memasukkan RKUHP ke DPR. Namun pemerintah menarik kembali rancangan tersebut. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan R KUHP dengan DPR. Pada saat yang sama, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyusun dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) R KUHP kepada fraksi – fraksi di DPR. DIM yang disusun oleh ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KHUP sebagian besar diadopsi oleh fraksi – fraksi di DPR dan menjadi DIM yang diserahkan oleh fraksi – fraksi kepada pemerintah.
Pembahasan RKUHP terus bergulir di DPR, ditengah pro dan kontra dari masyarakat terkait dengan rumusan yang dihasilkan. Pada 30 Mei 2018, Rapat antara Pemerintah dan DPR dengan agenda pembahasan melalui presentasi rekomendasi rumusan dari Pemerintah, Rapat tersebut menghasilkan draft 28 Mei 2018. Sebagai langkah lanjutan advokasi reformasi KUHP oleh Aliansi, disusunlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) lanjutan untuk memberikan masukkan pada draft terakhir pembahasan.
Aliansi berharap upaya pembaruan hukum pidana yang saat ini dilakukan antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak – hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai komitmen internasional yang telah disepakati oleh Negara Republik Indonesia
Download Disini
