Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Beberapa Ketentuan dalam RKUHP

Proses pembahasan Rancangan KUHP antara Pemerintah dan DPR telah menghasilkan naskah 8 Maret 2018. Berdasarkan naskah 8 Maret 2018 tersebut, kami menyusun Catatan dan Rekomendasi kami terhadap beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHP. ICJR menyoroti 20 isu penting dalam Rancangan KUHP yang tersebar dari Buku I dan Buku II.

ICJR juga secara khusus memberikan perhatian terhadap perluasan penggunaan alternative pidana non penjara dalam RKUHP. Oleh karenanya ICJR memasukkan rekomendasi agar rumusan penggunaan alternative pidana non penjara dapat diperluas. Dalam pandangan ICJR, Rancangan KUHP naskah 8 Maret 2018 masih tidak membuka peluang terhadap berbagai hal dan model terkai dengan alternative pidana non penjara. Dengan memperbanyak skema alternative pidana non penjara, diharapkan persoalan kepadatan penghuni di Rutan dan Lapas dapat lebih dikendalikan.

Dalam Buku II R KUHP, ICJR masih menyoroti berbagai hal terkait dengan kebebasan sipil dan politik yang dapat berdampak pada iklim demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ICJR berharap upaya pembaruan hukum pidana yang saat ini dilakukan antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak – hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai komitmen internasional yang telah disepakati oleh Negara Republik Indonesia

Unduh Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini



Related Articles

Pretrial Hearing in Indonesia: Theory, History, and Practice

One of the most debated issues among the legal profession is the coercive action conducted by law enforcement officials, particularly

Saat Legislasi Tindak Pidana Tidak Lagi Jelas di Rumuskan

Suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkena

Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana mati. Eksekusi gelombang pertama