Alert
Back to homepage
ICJR Kirimkan 4 Dokumen Laporan Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review-UPR) ke PBB untuk Beberapa Isu Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Pada 2022 ini, Indonesia akan melalui proses peninjauan berkala universal (UPR) siklus yang ke-4 kalinya oleh mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Peninjauan ini bertujuan untuk menilai komitmen Indonesia terhadap pemenuhan HAM di dalam negaranya. Dalam mekanisme ini,
Read More
Apresiasi Proses yang Berjalan, Masih Terdapat Catatan Penting untuk Pembahasan Lanjutan
Senin, 4 April 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS DPR akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Sebelumnya, pada Senin – Jumat, 28 Maret – 1 April 2022, pembahasan telah dilakukan hingga Pasal 73 RUU versi Baleg (DIM No.
Read More
JKRN Ingatkan Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika Tidak Tepat Dengan Rehabilitasi Wajib Berbasis Hukuman
Rilis JRKN: Respon terhadap Raker Menkumham dengan Komisi III DPR RI tentang RUU Narkotika 31 Maret 2022 Pada 6 Desember 2021 lalu, disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022, dengan salah satu daftar revisi UU tersebut adalah revisi UU No. 35 tahun
Read More
ICJR Apresiasi Pemerintah dan DPR dalam Rapat Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyepakati Pengaturan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) untuk Korban Kekerasan Seksual
ICJR mengapresiasi hasil rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Kamis, 31 Maret 2022 yang telah mengakomodir masukan masyarakat sipil mengenai Dana Bantuan Korban (victim trust fund) melalui penambahan dua ayat pada DIM RUU Tindak Pidana
Read More
Hakim Abaikan KUHAP, KUHP dan Perma 3/2017: Putusan ini Tidak Boleh Memberikan Dampak Buruk Pada Pendidikan dan Kelangsungan Hidup Korban
Majelis Hakim PN Pekanbaru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa SH, Dekan Fisip Non-Aktif UNRI, atas tindak pidana pencabulan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, Rabu, 30 Maret 2022. ICJR, IJRS, dan PUSKAPA mengkritisi putusan hakim ini, yang tidak menunjukkan komitmen
Read More
Hari ini Pemerintah dan DPR akan Tentukan Soal Mekanisme Restitusi dan Pengaturan Victim Trust Fund dalam RUU TPKS
Kamis, 31 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Pada Senin – Rabu, 28 – 30 Maret 2022, pembahasan telah dilakukan hingga Pasal 22 RUU yaitu pada pokok bahasan jenis-jenis tindak pidana,
Read More
ICJR Rekomendasikan Kewajiban Menginformasikan dan Mempertimbangkan Restitusi untuk Korban, Serta Jaminan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS
Rabu, 30 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS di akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Pada Senin – Selasa, 29 – 30 Maret 2022, pembahasan telah sampai pada pengaturan jenis-jenis tindak pidana serta pemberatan tindak pidana.
Read More
ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017
Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,
Read More
ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO
Selasa, 29 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS di Baleg akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Kemarin, pembahasan terhenti pada bahasan jenis-jenis tindak pidana. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam pembahasan tentang pengaturan tindak pidana Kekerasan
Read More
Diskriminatif, Primitif, dan Tidak Ilmiah, ICJR Desak Kota Bogor Cabut Perda P4S!
Pada tanggal 21 Desember 2021 DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s). Peraturan ini kemudian mulai ramai diperbincangkan pada Maret 2022 ini. Sesuai dengan rumusan Pasal 3 Perda ini,
Read More