[Perkembangan Kasus] Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit: Kritik untuk Jaksa yang Tak Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Opertunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum seharusnya menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang berstatus BUMN

Read More

Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit : Melalui Asas Opportunitas, Jaksa Dapat Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Oportunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang

Read More

ICJR, Harm Reduction International, and LBHM Submission to the Committee of Civil and Political Rights

ICJR, Harm Reduction International, dan LBHM menyambut baik kesempatan pelaporan kepada Komite Hak Asasi Manusia berkaitan dengan adopsi List of Issues Prior to Reporting (LOIPR), pada Sesi ke-129. Dalam laporan ini, ICJR, Harm Reduction International, dan LBHM akan memberikan gambaran

Read More

1 Juni 1945 – 1 Juni 2020: 75 Tahun Setelah Pidato Bung Karno tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Indonesia Masih Pertahankan Hukuman Mati

Di dalam Pidato Bung karno, 75 tahun lalu, beliau membicarakan mengenai “’Dasar (Beginsel) Negara Kita’, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya, seperti yang dikutip oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI

Read More

[Media Rilis Koalisi] Rilis Koalisi PEKAD Pasal Living Law dalam RKUHP: Legitimasi Perda Diskriminatif?

Setelah dinyatakan ditunda pengesahannya pada 2019, Pemerintah kembali melakukan pembahasan terhadap RKUHP. Sebagaimana diketahui, sebelumnya RKUHP ditunda dikarenakan adanya kritik yang besar dari masyarakat mengenai beberapa isu di dalamnya, salah satunya adalah berkaitan dengan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Read More

Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru

Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Ke-16 orang tersebut divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp

Read More

[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Hentikan Rantai Kekerasan, Fokus pada Korban!

Ferdian Paleka seorang konten kreator mengunggah video yang bertujuan untuk merendahkan derajat kelompok transpuan menuai kecaman dari publik. Tidak lama, tindakannya tersebut direspon oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah Jawa Barat, Mapolrestabes Bandung. Perbuatan Ferdian termasuk dalam ujaran kebencian menyasar

Read More

ICJR Kecam Tindakan Merendahkan dan Tidak Manusiawi terhadap Tersangka Kasus Prank Transpuan, Pemulihan Korban adalah Prioritas

ICJR menilai penggunaan UU ITE keliru diterapkan dalam kejadian ini, Namun ICJR tetap menghormati proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Ferdian Paleka terutama dalam rangka melindungi kelompok minoritas transpuan yang sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan diskriminatif. Lebih dari

Read More

ICJR Dukung Pemerintah untuk Mengusut Dugaan Perdagangan Orang ABK di Kapal Tuna Berbendera RRC

Belakangan ini dihebohkan pemberitaan mengenai adanya Prosesi Larung jasad ABK WNI yang diduga korban Perdagangan Orang di kapal nelayan asal Cina. Pemberitaan ini dimulai oleh unggahan video di sosial media oleh YouTuber asal Korea Selatan, Jang Hansol, yang berisi mengenai

Read More

[Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil] Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM di Indonesia

Pemerintah akhirnya menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya, DPR akan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai bagian dari konsultasi Pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Read More