ICJR di Media

Back to homepage

Pemerintah-DPR Dituntut Serius Hapus Hukuman Mati

Bisa diubah dengan jenis hukuman seumur hidup. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman mati mendesak pemerintah dan DPR untuk serius menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusan, Koalisi meminta eksekutif dan legislative

Read More

Hari anti-hukuman mati, ini 6 tuntutan untuk Jokowi

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama Koalisi Anti-Hukuman Mati mendesak Presiden Joko Widodo menghapus praktik hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tuntutan penghapusan ini muncul menjelang peringatan hari anti hukuman mati sedunia, 10 Oktober. Laman Institute for Criminal Justice Reform

Read More

Hari Anti Hukuman Mati Internasional 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang. “Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih

Read More

Jokowi Didesak Hapus Hukuman Mati di Indonesia

JAKARTA – Jelang hari hukuman mati sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, Koalisi Anti Hukuman Mati mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus praktik hukuman mati di Indonesia. Peneliti lembaga Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan, saat ini hukuman

Read More

Jelang 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang. “Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih

Read More

MA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu

Materi putusan MK bisa dimasukkan dalam revisi KUHAP yang memuat kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dan praperadilan. Masukan sejumlah pihak agar Mahkamah Agung (Perma) membuat aturan hukum acara  praperadilan dan standar pemeriksaan dua alat bukti pasca putusan MK yang menafsirkan dua

Read More

MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan

MA belum memikirkan untuk menerbitkan SEMA atau PERMA praperadilan ini karena putusan MK dianggap sudah jelas. Sebagian kalangan meminta MA menerbitkan peraturan MA (Perma) terkait pelaksanaan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dan penetapan tersangka sebagai

Read More

MA Didesak Segera Terbitkan Perma soal Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 21/PUU-XII/2014, akhir April lalu memperluas obyek kewenangan praperadilan. Hakim MK menyatakan penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, merupakan obyek praperadilan. Usai putusan tersebut, beberapa kelompok mendesak Mahkamah Agung segera merespons putusan MK dengan menerbitkan peraturan internal.

Read More

KUHAP, Court Reform Needed to Uphold Justice and Legal System, Activists Say

 Activists on Friday called on the government and legislature to deliberate on a planned revision of the Criminal Code of Procedures following last week’s ruling by the Constitutional Court to expand the jurisdiction of pretrial hearings. The court had ruled that a

Read More

Terungkap, Sejumlah Kejanggalan Peradilan di Indonesia

Hasil studi ini didasarkan pada 42 putusan pengadilan Masalah peradilan pidana di Indonesia memang telah lama menjadi isu khusus. Beberapa laporan lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa masalah peradilan pidana di Indonesia cukup memprihatinkan. Fakta mengejutkan baru-baru ini menyatakan hukum acara pidana

Read More
Verified by MonsterInsights