ICJR di Media
Back to homepagePemerintah-DPR Dituntut Serius Hapus Hukuman Mati
Bisa diubah dengan jenis hukuman seumur hidup. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman mati mendesak pemerintah dan DPR untuk serius menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusan, Koalisi meminta eksekutif dan legislative
Read MoreHari anti-hukuman mati, ini 6 tuntutan untuk Jokowi
Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama Koalisi Anti-Hukuman Mati mendesak Presiden Joko Widodo menghapus praktik hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tuntutan penghapusan ini muncul menjelang peringatan hari anti hukuman mati sedunia, 10 Oktober. Laman Institute for Criminal Justice Reform
Read MoreHari Anti Hukuman Mati Internasional 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang. “Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih
Read MoreJokowi Didesak Hapus Hukuman Mati di Indonesia
JAKARTA – Jelang hari hukuman mati sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, Koalisi Anti Hukuman Mati mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus praktik hukuman mati di Indonesia. Peneliti lembaga Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan, saat ini hukuman
Read MoreJelang 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang. “Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih
Read MoreMA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu
Materi putusan MK bisa dimasukkan dalam revisi KUHAP yang memuat kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dan praperadilan. Masukan sejumlah pihak agar Mahkamah Agung (Perma) membuat aturan hukum acara praperadilan dan standar pemeriksaan dua alat bukti pasca putusan MK yang menafsirkan dua
Read MoreMA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan
MA belum memikirkan untuk menerbitkan SEMA atau PERMA praperadilan ini karena putusan MK dianggap sudah jelas. Sebagian kalangan meminta MA menerbitkan peraturan MA (Perma) terkait pelaksanaan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dan penetapan tersangka sebagai
Read MoreMA Didesak Segera Terbitkan Perma soal Penetapan Tersangka
Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 21/PUU-XII/2014, akhir April lalu memperluas obyek kewenangan praperadilan. Hakim MK menyatakan penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, merupakan obyek praperadilan. Usai putusan tersebut, beberapa kelompok mendesak Mahkamah Agung segera merespons putusan MK dengan menerbitkan peraturan internal.
Read MoreKUHAP, Court Reform Needed to Uphold Justice and Legal System, Activists Say
Activists on Friday called on the government and legislature to deliberate on a planned revision of the Criminal Code of Procedures following last week’s ruling by the Constitutional Court to expand the jurisdiction of pretrial hearings. The court had ruled that a
Read MoreTerungkap, Sejumlah Kejanggalan Peradilan di Indonesia
Hasil studi ini didasarkan pada 42 putusan pengadilan Masalah peradilan pidana di Indonesia memang telah lama menjadi isu khusus. Beberapa laporan lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa masalah peradilan pidana di Indonesia cukup memprihatinkan. Fakta mengejutkan baru-baru ini menyatakan hukum acara pidana
Read More