#diktum
Back to homepageReparasi bagi Korban 65: Proses dan Tantangannya
Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan
Read MoreRUU Perlindungan PRT: Menuju Perlindungan Bagi Para Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
Keberadan pekerja rumah tangga (PRT) kini telah menjadi kebutuhan vital bagi kebanyakan keluarga baik di dalam maupun di luar negeri. Jenis pekerjaan ini masuk ke dalam ekonomi non-formal dan berada di luar jangkauan pengaturan ketenagakerjaan secara umum. Sebagai gantinya, hubungan
Read MoreMelihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia
Pada akhir Januari 2012, menurut data UNHCR terdapat 3275 pencari suaka dan 1052 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Selama Januari terdapat 315 orang terdaftar dengan jumlah pencari suaka terbesar berasal dari Afghanistan (66,6%), diikuti dengan Iran (9,8%), dan Somalia
Read MoreMelihat Kembali Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Lembaga Praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dilahirkannya KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah upaya ”pengawasan horisontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu
Read MoreKemerdekaaan Berekspresi dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif HAM
Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam
Read MoreKenaikan Harga BBM Saja Bisa Berubah Terus, Kenapa Batasan Nilai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP tidak Berubah?
Jakarta – Di tahun 1960, yang saat itu dipimpin Soekarno sebagai Presiden RI mengeluarkan penetapan mengenai beberapa perubahan dalam KUHP yaitu melalui Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang melalui undang-undang No.
Read More
