Special Project

Back to homepage

Kirimkan Amicus Curiae, ICJR-PILNET-ELSAM Merekomendasikan Hakim agar Menjatuhkan Hukuman Paling Ringan di antara Semua Pelaku untuk Bharada E sebagai Justice Collaborator

Kasus ini penting untuk memastikan ke depannya para saksi yang bekerja sama (JC) untuk kasus lain tidak takut dan mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikan dalam mengungkapkan dan bekerja sama dalam suatu proses peradilan pidana. Kami mendukung peran Jaksa sebagai

Read More

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017

Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,

Read More

[Rilis Koalisi Serius] Bertemu dengan Menko Mahfud MD, Koalisi Minta Komitmen Serius Pemerintah Hapus Pasal -Pasal Karet dalam Revisi UU ITE

Pada tanggal 14 Juni 2021, Koalisi Serius Revisi UU ITE telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, bersama Tim Kajian Revisi UU ITE di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Koalisi menanyakan tentang hasil kerja Tim

Read More

[Rilis Koalisi Serius] Koalisi Desak Transparansi Proses dan Partisipasi Publik Secara Kolaboratif Dalam Menyusun Revisi UU ITE

Polemik UU ITE belum selesai. Setelah sebelumnya dipastikan tidak akan dicabut, kini pemerintah berambisi merevisinya. Ini akan jadi jilid ketiga perubahan UU ITE dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun terakhir. Seakan enggan belajar dari serangkaian penolakan publik, wacana revisi

Read More

[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi

Pada 25 Oktober 2020 lalu, hasil Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan

Read More

Addressing Gender Inequalities in the Criminal Justice System

ICJR bekerja sama dengan Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) dalam program Virtual Professional Practicum. Dalam program ini, Gabriella Morgan berhasil mengeluarkan sebuah laporan temuan-temuan perihal garis tengah antara kesetaraan gender dalam sistem peradilan pidana. Laporan ini bertujuan untuk

Read More

Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Lembaga Masyarakat Sipil yang tergabung dibawah ini menyusun sebuah Kertas Kebijakan sebagai catatan kritis dan masukan terkait permasalahan dalam UU ITE dengan harapan para pembuat kebijakan untuk merevisi total UU ITE. Amnesty International Indonesia Aliansi Jurnalis Independen ELSAM Greenpeace Indonesia

Read More

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung

Read More

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

Read More

Putusan Kasus UU ITE: I Gede Aryastina alias Jerinx

Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Read More