Deretan Kritik terhadap Institusi Polri: DPR dan Presiden Perlu Segera Panggil Kapolri

Dalam pemberitaan dan media sosial di Indonesia terus diramaikan #PercumaLaporPolisi, dan kritik masyarakat terhadap institusi Polri. Sepekan terakhir muncul berbagai keluhan masyarakat berkaitan dengan tindak tidak profesional anggota kepolisian yang cukup jamak terjadi, paling tidak pada berbagai kasus: penyelidikan perkara perkosaan anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan prosedur perlindungan hak korban, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menggelar aksi pada peringatan ulang tahun kota Tangerang, penetapan tersangka bagi warga yang diserang oleh preman dan, tindakan kekerasan polisi lalu lintas terhadap warga yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kemudian, mulai dari 14 Oktober 2021 lalu, muncul juga sejumlah serangan yang diduga dilakukan oleh anggota-anggota kepolisian terhadap seorang warga yang mengekspresikan kekecewaannya lewat cuitannya terhadap institusi polri. Tindakan- tindakan tersebut dilakukan bahkan sampai dengan bentuk pengancaman dan upaya peretasan akun yang sudah masuk ke dalam bentuk tindak pidana.

Pada 17 Oktober 2021, media sosial juga diramaikan oleh sebuah video yang mempertunjukkan kesewenangan anggota kepolisian memaksa meminta akses telepon genggam milik seseorang, tanpa adanya surat perintah penggeledahan dari pengadilan dan tanpa kejelasan tuduhan pidana yang dijatuhkan.

Deretan kasus dan kekecewaan masyarakat yang massif ini menandakan urgensi reformasi institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh. Alih-alih merespon kritik dengan memperbaiki kinerja, malah justru yang dihadirkan adalah serangan balik pada pelapor, pengancaman, penyerangan siber, hingga hadirnya narasi seolah masyarakat melakukan penghinaan terhadap institusi Polri.

ICJR meminta DPR dan Presiden segera memanggil Kapolri, sebagai bentuk respon langsung atas kritik yang dilayangkan masyarakat dan upaya jaminan agar semua institusi dalam pemerintah melihat pesan substansial dari bergulirnya berbagai ekspresi kritik dan keluhan masyarakat terhadap institusi polri, jangan justru dibungkam dan membuat masyarakat takut berpendapat.

ICJR meminta DPR RI yang memegang fungsi pengawasan terhadap kerja Pemerintah untuk mengambil tindakan secara konkret berdasarkan kewenangannya tersebut. Komisi III DPR RI dapat memanggil Kapolri untuk mempertanyakan tindakan sewenang-wenang, tidak profesional dan mempromosikan kekerasan dari aparat. DPR RI harus menuntut langkah konkret apa yang akan dihadirkan oleh Polri untuk mereformasi institusi dan personelnya secara menyeluruh.

Presiden juga harus memanggil Kapolri sebagai bentuk komitmen presiden mendengarkan aspirasi masyarakat, bahwa masyarakat dapat mengkritik semua institusi pemerintah tanpa bayang-bayang pengancaman, sesuai pidato kenegaraannya. Presiden perlu menuntut Kapolri memberikan pernyataan publik menyatakan deretan kasus yang terjadi adalah pelanggaran dan menentang promosi kekerasan dari aparat.

Jakarta, 18 Oktober 2021
Hormat Kami
ICJR


Tags assigned to this article:
kekerasan polisiReformasikepolisian

Related Articles

Surat Terbuka Kepada Ketua Pansus RUU Terorisme DPR RI tentang Rencana Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kepada Yth: Bapak. Muhammad Syafii Ketua Pansus RUU Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jl.

ICJR: RUU Revisi UU ITE adalah Langkah Mundur Menkominfo

Baru – baru ini Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan telah menyiapkan RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi

ICJR: RUU Ketahanan Keluarga Merendahkan Peran Agama dan Budaya Serta Menghina Orang Miskin

Publik harus marah terhadap rumusan RUU Ketahanan Keluarga karena menghilangkan peran agama yang luhur dan spiritual dalam aspek kehidupan masyarakat.