Harga BBM Mau Naik, Nilai Harga Barang Dalam KUHP Tidak Naik Sejak 1960!

by ICJR | 02/04/2012 11:55 am

[1]

Cukup memprihatinkan  memang, jika kita melihat berbagai pemberitaan di media-media yang satu pekan terakhir ini membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah. Berbagai kalangan masyarakat mengecam kebijakan tersebut dengan berbagai cara. Aksi massa pun terjadi diberbagai daerah.

Namun, menjadi kontradiktif kemudian apabila kita bandingkan dengan ketentuan mengenai nilai harga barang yang diatur dalam KUHP. Dimana sejak tahun 1960 sampai dengan detik ini, ketentuan mengenai nilai harga barang tidak pernah dirubah sama sekali oleh pemerintah dan DPR. Alhasil, ketentuan mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP tidak pernah dapat untuk diberlakukan.

Hal tersebut dikarenakan, nilai harga barang sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961, sudah tidak bersesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Perppu No. 16 Tahun 1960 ini memuat ketentuan mengenai perubahan nilai harga barang dalam tindak pidana ringan yaitu Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP. Dengan adanya Perppu ini, nilai harga barang yang semula ditentukan “vijf en twintig gulden” kemudian setelah Indonesia merdeka pada 1945 dibaca sebagai “vijf en twintig rupiah” yang berarti “dua puluh lima rupiah”, diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.

Dengan tidak berlakunya ketentuan tindak pidana ringan, maka para Tersangka/Terdakwa yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan tersebut, kini diadili berdasarkan ketentuan pencurian biasa.

Artikel Terkait

  • 10/03/2023 Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023[2]
  • 02/03/2023 ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini[3]
  • 16/12/2022 Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”[4]
  • 08/12/2021 Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)[5]
  • 01/10/2021 Catatan ICJR atas Prolegnas Prioritas 2021: Pembahasan RUU Harus Transparan dan Akuntabel[6]
Endnotes:
  1. [Image]: http://icjrid.files.wordpress.com/2012/04/comic3.jpg
  2. Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023: https://icjr.or.id/kerangka-hukum-tentang-aborsi-aman-di-indonesia-2023/
  3. ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini: https://icjr.or.id/icjr-sepakat-dengan-pemerintah-pengundangan-kuhp-baru-wajib-menunda-eksekusi-pidana-mati-saat-ini/
  4. Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”: https://icjr.or.id/penyiksaan-dalam-praktik-pidana-mati-di-indonesia-satu-terlalu-banyak/
  5. Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia): https://icjr.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie-kuhp-belanda-dan-kuhp-indonesia/
  6. Catatan ICJR atas Prolegnas Prioritas 2021: Pembahasan RUU Harus Transparan dan Akuntabel: https://icjr.or.id/catatan-icjr-atas-prolegnas-prioritas-2021-pembahasan-ruu-harus-transparan-dan-akuntabel/

Source URL: https://icjr.or.id/harga-bbm-mau-naik-nilai-harga-barang-dalam-kuhp-tidak-naik-sejak-1960/