Hukuman Mati di Indonesia Bukan Hal yang Sederhana, Ini Akan Jadi Perhatian Khusus Forum Internasional

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meminta agar pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Bahkan juru bicara PBB, Stephane Dujarric, telah menyampaikan agar pemerintah Indonesia membatalkan dan menghapus hukuman eksekusi mati terhadap kasus-kasus pelanggaran obat-obatan itu.‎

Pemerintah Indonesia harusnya menanggapi hal tersebut dengan lebih berhati-hati, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas Internasional termasuk PBB. Implikasi atas eksekusi kembali atas terpidana mati merupakan isu krusial di Internasional dan bukan masalah sederhana bagi Indonesia.

ICJR melihat bahwa kedepannya minimal, Kementrian Luar Negeri Indonesia di forum Internasional berpotensi akan cukup  sibuk mengklarifikasi kebijakan eksekusi mati di Indonesia. Kemenlu akan kerepotan untuk melakukan diplomasi luar negeri dan berpotensi  kehilangan dukungan dan teman strategis terkait isu HAM.

Kedepan Indonesia juga harus menghadari perhatian khusus dari Dewan HAM Internasional terkait hal ini. Belum lagi akan mempersulit langkah-langkah Indonesia untuk mengadvokasi WNI yang terancam mati di berbagai negara.  Menghukum mati terpidana bagi pemerintahan Jokowi mungkin masalah sederhana dan mudah tapi kebijakan ini akan memiliki implikasi di masa depan khususnya bagi diplomasi internasional Indonesia.

ICJR sebagai lembaga yang menolak praktek hukuman mati di Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mempertimbangkan pembatalkan eksekusi mati.


Tags assigned to this article:
hukuman matihukuman pidanaKUHP

Related Articles

Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia

Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I

Polemik Putusan Praperadilan Kasus Bank Century, Potret Ketidakjelasan Hukum Acara Praperadilan

Praperadilan menjadi hangat kembali dibicarakan setelah PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh

[PERNYATAAN BERSAMA KOALISI TOLAK KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS] Segera Lepaskan Ravio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!

Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam,