ICJR Apresiasi MA tentang Larangan Buron Ajukan Permohonan Praperadilan

Aturan praperadilan masih tidak cukup jelas, ICJR dorong pembentukan Hukum Acara Praperadilan

Beleid praperadilan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 adalah untuk menjamin hak – hak tersangka yang sedang dalam upaya paksa. Hak – hak ini meliputi penetapan tersangka. Penangkapan, penahanan, dan bentuk – bentuk upaya paksa lainnya.

Baru – baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Secara umum dalam surat edaran ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa orang yang dalam keadaan buron tidak dapat mengajukan praperadilan begitu juga apabila permohonan itu diajukan oleh penasihat hukum atau keluarganya maka permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

ICJR mendukung dan mengapresiasi langkah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No 1 Tahun 2018 tersebut, terutama untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan. Selain itu SEMA tersebut dibutuhkan untuk menetapkan status orang – orang yang dalam keadaan buron namun berupaya untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan.

ICJR mengingatkan, bahwa Hukum Acara Praperadilan tetap harus dibentuk, mengingat masih banyaknya kekosongan hukum yang terjadi dalam Praperadilan. Kekosongan hukum ini harus diisi mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak – hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana.

ICJR juga mengingatkan bahwa paska disahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga prapadilan tidak lagi kompatibel dalam pengaturan jangka waktunya, khususnya terkait dengan upaya paksa. Karena itu ICJR mengingatkan potensi besar penyalahgunaan hukum terhadap anak – anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana jika hukum acara praperadilan tidak segera dibenahi.

Pengaturan secara paripurna hukum acara praperadilan diperlukan mengingat banyaknya ketentuan baru yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya paksa namun tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sumber Gambar


Tags assigned to this article:
hukum acara pidanaKUHAPMahkamah AgungPraperadilan

Related Articles

The Finding of Some Luxury Cells in Cipinang Correctional Institution: a Wrongdoing that Damage the Reputation of the Correctional Institution Systems

ICJR is deeply concerned over the finding of special treatments of some inmates in the form of providing special facilities

Kebijakan Narkotika Indonesia Tumbalkan Perempuan

ICJR kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia akan pentingnya reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Kebijakan narkotika yang selama ini hanya berfokus pada

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Pemerintah didesak untuk menarik seluruh tindak pidana di luar KUHP kedalam Rancangan KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP, meminta pemerintahan Jokowi

Verified by MonsterInsights