ICJR Kritik Pembahasan Masa Penahanan di RUU Terorisme yang Tertutup

“ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme”

Pembahasan RUU Terorisme hari ini 14 Juni 2017 berjalan tertutup di DPR. Pembahasan yang mengagendakan masa penahanan dalam RUU Terorisme, padahal hal ini merupakan salah satu isu paling krusial yang seharusnya melibatkan partisipasi dan pengawasan oleh publik.

Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksesif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah hak untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya. Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR. Ketentuan yang juga diatur dalam KUHAP, melanggar prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum, lamanya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.

ICJR memahami bahwa kasus Terorisme merupakan kasus yang tidak mudah untuk dipecahkan, namun  ICJR menilai bahwa keinginan Pemerintah untuk menambahkan masa penahanan tidak didasarkan atas kajian ataupun bukti yang kuat atas kebutuhan penambahan masa penahanan tersebut.

Waktu total 450 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan.

Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5) RUU Terorisme, agar disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan)

Oleh karena itu pembahasan ini harus dilakukan secara terbuka, sehingga nantinya bisa ditarik keseimpulan mengapa diperlukan masa penahanan begitu panjang, kedepan hal ini juga sangat berpengaruh pada integritas pembentuk Undang-undang dalam melakukan pembentukan hukum terkait penegakan hukum yang selalu mendapatkan sorotan dari publik. Tertutupnya sidang RUU Terorisme mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan tertutupnya partisipasi aktif dari masyarakat.

ICJR memahami bahwa bagi penyidik, masa penahanan adalah hal yang krusial, namun bukan berarti pembahasannya bisa dianggap begitu sensitif sehingga harus ditutup. Oleh karena itu ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme, pembahasan harus terbuka.


Tags assigned to this article:
hukum acara pidanaKUHAPpenahananterorisme

Related Articles

Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum

Pada 17 Oktober 2017 lalu, Presiden telah menandatangi sebuah regulasi baru terkait restitusi korban tindak pidana khususnya terkait anak korban.

Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019

Rapat Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan

7 Critical Issues Absent from the Presidential Speech Commemorating the 73rd Indonesian Independence Day

ICJR notes seven issues that should have been mentioned by the President Joko Widodo to demonstrate his commitment in Nawacita

Verified by MonsterInsights