ICJR Menyambut Baik Langkah Malaysia untuk Menghapuskan Ancaman Hukuman Mati terhadap 33 Jenis Tindak Pidana

Pemerintah Malaysia akhirnya mengambil langkah konkret untuk menghapus hukuman mati secara hukum terhadap 33 jenis tindak pidana yang tersebar dalam 8 Undang-Undang. ICJR mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan langkah progresif seperti yang diambil Malaysia.

Setelah mengumumkan secara jelas posisi politiknya untuk menghapuskan hukuman mati, Pemerintah Malaysia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah konkret dalam menindaklanjutinya. Malaysia akan menghilangkan ancaman hukuman mati terhadap setidaknya 33 jenis tindak pidana. Kesemua jenis tindak pidana tersebut tersebar dalam 8 undang-undang, yakni KUHP (untuk Tindak Pidana Pembunuhan), UU tentang Obat-Obatan Berbahaya, UU tentang Senjata Api tahun 1960 dan tahun 1971, UU tentang Penculikan, UU tentang Angkatan Bersenjata, UU tentang Industri Pelayanan Air, serta UU tentang Perdagangan Strategis.

Keputusan Kabinet Malaysia untuk menghapus ancaman hukuman mati disampaikan oleh perwakilan Menteri dari Departemen Perdana Menteri Malaysia pada 12 Oktober 2018 kemarin. Rencananya, proposal ini akan disebarkan kepada seluruh kementerian untuk mendapatkan tanggapan dan respon dari publik. Jika proses penghapusan hukuman mati tersebut berjalan lancar, maka dapat dipastikan bahwa Malaysia akan menjadi satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang telah menghapus hukuman mati di sistem hukumnya, yaitu Timor Leste, Kamboja dan Filipina.

Kebalikannya, dalam konteks hukum di Indonesia, Pemerintah melalui Rancangan KUHP berencana untuk menambah jumlah tindak pidana yang diancamkan dengan hukuman mati. KUHP yang berlaku saat ini setidaknya hanya memuat 9 rumusan pasal yang mencantumkan pidana mati. Namun dalam Draft RKUHP, ICJR mencatat terdapat sebanyak 37 rumusan pasal yang dapat dijatuhi hukuman mati.

ICJR berharap Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan langkah progresif seperti yang diambil Malaysia. Hal ini dapat dimulai dari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penjatuhan hukuman mati. Selain untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap angka kriminalitas (khususnya untuk kasus narkotika), evaluasi kasus per kasus yang didalamnya terdapat dugaan pelanggaran hak atas peradilan yang adil (fair trial) juga penting dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati karena nyawa yang sudah direnggut jelas tidak dapat dikembalikan lagi.

Oleh karenanya, ICJR juga mendorong Pemerintah Indonesia agar mulai memikirkan untuk setidaknya menghentikan penuntutan hukuman mati terhadap semua jenis tindak pidana supaya mencegah semakin memburuknya dampak-dampak destruktif dalam penjatuhan hukuman mati.

———————–

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan


Tags assigned to this article:
death penaltyhukum pidanahukuman matiRKUHP

Related Articles

Pejabat Publik Harus Siap Dikritik dengan Keras

ICJR Apresiasi Perubahan Pasal 319 KUHP tentang Penghinaan Pejabat Negara oleh Mahkamah Konstitusi Tanggal 10 Desember 2015 lalu Mahkamah Konstitusi

Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat Hambat Askes Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan

Pada 24 Januari 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengundangkan Peraturan Menteri No. 5 tahun 2019 tentang

A year Qanun Jinayat: Excessive Usage of Caning in Aceh

The Indonesian government must put an end to caning as a form of punishment and repeal or revise the provisions