ICJR pertanyakan Polisi Gunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Penghinaan yang bersumber pada pemberitaan media, harusnya menggunakan UU Pers

Polemik kasus penghinaan yang melibatkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita dan para aktivis anti korupsi terus berlanjut. Tiga aktivis anti korupsi, Adnan Topo Husodo, Koordinator ICW, Emerson Yuntho, Peneliti ICW dan Said Zainal Abidin, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim juga telah memanggil  Emerson Yuntho dan  Adnan Topan Husodo sebagai saksi dalam kasus tersebut.

ICJR menekankan bahwa ada keanehan dalam kasus yang melibatkan para pegiat anti korupsi tersebut. Pada awalnya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media, Romli Atmasasmita melaporkan kasus penghinaan ini dengan penggunaan Pasal 310 dan 311 KUHP, alasannya karena pemberitaan penghinaan yang diduga ditujukan kepada Romli tersebut didapat dari pemberitaan media berdasarkan hasil konferensi pers yang dilakukan aktivis anti korupsi.

Karena itu ICJR mempertanyakan penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh Bareskrim Mabes Polri. ICJR menduga, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikarenakan bahwa pasal ini bersifat sangat represif, ancaman pidana tinggi dengan rumusan karet mengakibatkan pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat mudah digunakan dengan sewenang-wenang. Perlu diketahui bahwa ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencapai 6 tahun penjara. Ancaman pidana tinggi diatas 5 tahun tersebut secara langsung mengaktifkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP sehingga memberikan celah agar para tersangka dapat dikenai penahanan. Hal ini berbeda dengan pengaturan penghinaan di Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan penjara dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 4 tahun pidana, sehingga dengan kondisi yang sama tidak dapat dilakukan penahanan.

Untuk itu ICJR memandang bahwa penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus ini tidak relevan, selain tidak ada penggunaan media elektronik oleh para pegiat anti korupsi dalam dugaan penghinaan tersebut, bukti yang diajukan juga tidak relevan dengan keterkaitan pasal penghinaan, sebab bukti yang dilampirkan hanyalah pemberitaan media online. Romli merasa terhina dengan pemberitaan oleh media, bukan penghinaan yang ditujukan langsung pada dirinya oleh pegian anti korupsi  ICW, sehingga mestinya ditempuh jalur menggunakan UU Pers bukan UU ITE.


Tags assigned to this article:
27 ayat (3)Anti KorupsidefamasiKUHPuu ite

Related Articles

Pembahasan RUU Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Mendorong Partisipasi Saksi dan Korban

Pada 12 Mei 2014 lalu, DPR RI dalam sidang paripurna pembukaan masa kerja IV sepakat akan melakukan pembahasan RUU Revisi

DPR Meminta Pemerintah Konsolidasikan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN, dan seluruh lembaga terkait

Rapat Panja R KUHP pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan pasal-pasal Pidana dalam Buku II R

ICJR: RKUHP Masih Berfilosofi Kolonial!

Tim Perumus RKUHP bersikeras bahwa perubahan RKUHP diperlukan karena KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sudah berumur 103 tahun