ICJR: Tak Perlu Diuji DPR, Pencalonan Budi Gunawan Harus Dibatalkan Jokowi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo segera menarik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, tanpa harus menunggu proses di DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. Hal ini menyusul penetapan Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

ICJR juga mendesak agar Presiden Joko Widodo menepati janji–janjinya pada masa kampanye untuk menjalankan lelang jabatan secara terbuka.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono menilai, Presiden Joko Widodo telah melanggar janji kampanyenya saat proses penunjukan Budi dilakukan secara tertutup, serta tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemilihan Budi Gunawan telah melanggar janji kampanye Presiden Joko Widodo yang berjanji akan mengadakan lelang jabatan secara terbuka untuk jabatan–jabatan publik tertentu,” ujar Supriyadi, dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2015).

Supriyadi mengatakan, yang menjadi tuntutan bagi Kapolri adalah mampu mengembalikan citra kepolisian, sehingga institusi penegak hukum tersebut kembali mendapatkan kepercayaan publik. Untuk itu, sebut Supriyadi, dibutuhkan figur Kapolri yang bersih, jujur, dan tidak kontroversial. Salah satu caranya adalah dengan melakukan fit and proper test secara terbuka, serta melakukan proses verifikasi dengan melibatkan lembaga yang mampu melacak rekam jejak calon.

“Termasuk meminta penilaian dari lembaga terkait, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat rekam jejak calon Kapolri,” kata Supriyadi.

Seperti diberitakan, KPK menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji. Kasus itu, menurut KPK, terjadi saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006

Sumber: Kompas.com


Tags assigned to this article:
Calon KapolrikapolriPemilihan

Related Articles

ICJR Umumkan Kepengurusan Baru Periode 2020 – 2022

Susunan kepengurusan ICJR Periode 2017 – 2019 telah berakhir pada 24 Januari 2020 yang lalu. ICJR kembali mengadakan Rapat Umum

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update

ICJR: Konsep HPP dalam Rancangan Revisi KUHAP Belum Jawab Problem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta, Kamis (2/5/2013) menilai Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan

Verified by MonsterInsights