ICJR: Tiga RUU terkait Pidana dalam Prolegnas 2015 Harus Diawasi

Pada Senin 9 Februari 2015, DPR dan pemerintah akan segera mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Dalam prolegnas 2015 tersebut, tercatat ada 37 Rancangan Undang Undang (RUU) yang terdiri dari 15 RUU Perubahan dan 22 RUU baru yang diusulkan oleh pemerintah.

Dari 37 RUU tersebut, Institute for Crimina Justice Reform (ICJR) memberikan perhatian kepada 3 RUU yang menjadi prioritas pada 2015 ini, yaitu Rancangan KUHP, RUU tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut layak diperhatikan dan diawasi lebih serius.

Terkait Rancangan KUHP, ini adalah RUU yang paling penting terkait reformasi Hukum Pidana Indonesia dan merupakan RUU yang paling berat materinya karena terdiri dari 780 pasal. RUU ini layak di awasi pembahasannya karena banyaknya materi yang masih menjadi problem keberatan dan perhatian publik, baik ketentuan dalam Buku I maupun dalam Buku. Masalah-masalah tersebut terkait dengan kebijakan kodifikasi yang menimbulkan isu pelemahan KPK, masalah pencantuman Hukuman mati, kebjakan kriminalisasi yang berlebihan (over kriminalisasi) misalnya terhadap penghinaan kepala Negara, penodaan agama, dan lain-lain.

Terkait RUU tentang Perubahan UU ITE, perhatian harus diarahkan kepada pasal-pasal duplikasi pidana khususnya yang berada dalam pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. ICJR melihat bahwa ketentuan penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE masih saja bercokol dalam RUU tersebut. ICJR mendesak agar ketentuan penghinaan dan duplikasi pidana lainnya yang terdapat dalam UU ITE harus dicabut dalam RUU tentang Perubahan UU ITE.

Sedangkan terkait RUU Larangan Minuman beralkohol, ICJR mendorong pemerintah untuk segera mempublikasikan ruang lingkup ketentuan-ketentuan larangan dalam RUU tersebut. Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol sebaiknya dilakukan dengan argumentasi yang lebih obyektif berbasis kebutuhan kesehatan medis bukan dikaitkan dengan standar moral tertentu. Kebijakan larangan minuman alcohol harus di kaji dengan hati-hati terutama dari sisi penerapan dan kebutuhannya, jangan sampai menimbulkan kehebohan yang tidak perlu dalam masyarakat.

ICJR mendorong agar DPR dan pemerintah memberikan perhatian dengan  membuka akses-akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat atas ketiga RUU tersebut, termasuk mempublikasikan segera rancangan-rancangan kepada publik, akses informasi, hearing yang lebih luas dan beragam kepada masyarakat Indonesia.



Related Articles

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-70: RKUHP Ramah HAM Harus Terwujud

Pada 10 Desember 2018, Negara-negara di Dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia termasuk di Indonesia. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Pemerintah didesak untuk menarik seluruh tindak pidana di luar KUHP kedalam Rancangan KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP, meminta pemerintahan Jokowi

Unravelling the Roots of Makar: Judicial Review Submission on “Makar” to the Constitutional Court, 16 December 2016

The Criminal Code (“KUHP”) is the current legal framework for criminal law in Indonesia, which is originated from the Wetboek