ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan

ICJR mengkritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan dan perancangan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka. Dengan menguatnya konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, RUU ini justru masih sangat kental dengan pembinaan di dalam Lapas. Dengan kata lain, RUU ini lebih tepat disebut RUU Lapas dari pada RUU Pemasyarakatan.

Dalam bacaan ICJR terhadap isu pemasyarakatan, saat ini Indonesia mulai bergerak dari sistem yang berorientasi hanya pada pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi pembinaan yang berbasis pada pembimbingan di luar lembaga yang berakar/berbasis pada masyarakat untuk mencapai pemulihan (restorative justice) yang sudah mulai diadopsi secara lebih nyata oleh sistem peradilan pidana.

Perubahan konsep ini mengakibatkan konsep pemasyarakatan kedepan seharusnya tidak lagi berat sebelah pada pembinaan dalam Lapas, namun sudah harus mulai menekankan pentingnya kelembagaan lain untuk intervensi perubahan perilaku seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam tugas-tugasnya seperti penelitian pemasyarakatan (litmas) sampai dengan pengawasan proses pemasyarakatan di luar Lapas. Hal ini juga diperkuat dengan mulai diperkenalkannya orientasi pemidaan yang tidak lagi hanya sekedar penjara, seperti menguatnya konsep tindakan dan alternative pemidanaan non penjara.

Kedua, RUU Ini tidak menjawab persoalan pembinaan di luar lapas yang selama ini menjadi persoalan yang minim perhatian. Hal-hal seperti pola koordinasi pengawasan dan pembinaan pidana alternatif seperti pidana bersyarat dengan masa percobaan tidak terjawab, kewenangan litmas secara lebih jelas pun tidak diatur dengan lebih luas. Dalam RUU ini singkatnya Bapas masih menjadi prioritas ke dua, padahal Bapas adalah masa depan pemasyarakatan di Indonesia.

Ketiga, RUU ini belum terkoneksi baik dengan UU lain.  Diluar kebutuhan dasar pemebentukan RUU PAS yang harus berdasar pada KUHP dan KUHAP baru, RUU ini tidak secara komprehensif mengatur materi lain di luar isu Lapas. Misalnya ketentuan restraining order atau perintah konseling sebagai salah satu bentuk hukuman yang sudah ada dan berlaku di dalam UU PKDRT tidak diatur.

Keempat, RUU ini masih kurang dalam mengedepankan pertimbangan potensi pelanggaran HAM. Aturan penggunaan senjata dan kekuatan oleh petugas  tidak diatur secara rinci mengenai pembatasannya, aturan mengenai penggunaan sel tutupan diatur tanpa syarat dan ketentuan yang jelas, selain itu aspek pemenuhan hak asasi manusia untuk kelompok dengan kebutuhan spesifik seperti anak, perempuan, difabel, terpidana mati sampai kebutuhan akan akses kesehatan seperti untuk ODHA dan pengguna narkotika juga belum dimuat secara komprehensif dalam RUU ini.

Untuk itu ICJR menyatakan menolak pembahasan RUU PAS baru di DPR sampai dengan jelasnya pembaharuan KUHP dan KUHAP. Selain itu, kedepan ICJR meminta pemerintah lebih terbuka dalam melakukan perancangan dengan melibatkan masyarakat. Terkahir, ICJR meminta agar pemerintah benar-benar memikirkan persoalan pemasyarakatan dan orientasi pemidanaan dengan tidak hanya bertitik pada Lapas dan pemidanaan di dalam lembaga, namun juga harus mengarusutamakan konsep restorative justice dengan memperkuat kelembagaan dan konsep pembinaan di luar lapas.

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut icjr.or.id/15untukkeadilan