Joint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia

This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death penalty in Indonesia. Notwithstanding the Government of Indonesia’s rejection of recommendations to abolish the death penalty,[1] this report conveys other recommendations relating to the nation’s death penalty policy that have been accepted by Indonesia during the previous Universal Periodic Review (UPR) process at the fifth meeting on May 23, 2012, as enunciated in the following sections.

Download Here



Related Articles

Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan Berekspresi

UN Human Rights Committee sesi 102 di Jenewa pada 21 Juli 2011 telah mengadopsi Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan

Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Jika dilihat dari awal,maka ide

Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE

Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap

Verified by MonsterInsights