Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Lembaga Masyarakat Sipil yang tergabung dibawah ini menyusun sebuah Kertas Kebijakan sebagai catatan kritis dan masukan terkait permasalahan dalam UU ITE dengan harapan para pembuat kebijakan untuk merevisi total UU ITE.

Amnesty International Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen
ELSAM
Greenpeace Indonesia
ICJR
ICW
IJRS
Imparsial
Koalisi Perempuan Indonesia
Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
KontraS
LBH Apik Jakarta
LBH Jakarta
LBH Masyarakat
LBH Pers Jakarta
LeIP
Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
PBHI
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
PUSKAPA UI
Remotivi
Rumah Cemara
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Yayasan LBH Indonesia

 

Kertas Kebijakan

Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE bisa diunduh disini


Tags assigned to this article:
ITE LawRevisi UU ITE

Related Articles

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008

Modul: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Pekerja

Kelompok pekerja/buruh harus beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Pekerjaanpekerjaan yang bisa dilakukan secara daring akan dilakukan dari rumah tanpa harus

Memetakan Situasi Penahanan di Indonesia

Setelah lebih dari 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih berjuang untuk membangun dan mencapai sistem hukum yang bersih, kompeten