Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Lembaga Masyarakat Sipil yang tergabung dibawah ini menyusun sebuah Kertas Kebijakan sebagai catatan kritis dan masukan terkait permasalahan dalam UU ITE dengan harapan para pembuat kebijakan untuk merevisi total UU ITE.

Amnesty International Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen
ELSAM
Greenpeace Indonesia
ICJR
ICW
IJRS
Imparsial
Koalisi Perempuan Indonesia
Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
KontraS
LBH Apik Jakarta
LBH Jakarta
LBH Masyarakat
LBH Pers Jakarta
LeIP
Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
PBHI
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
PUSKAPA UI
Remotivi
Rumah Cemara
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Yayasan LBH Indonesia

 

Kertas Kebijakan

Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE bisa diunduh disini


Tags assigned to this article:
ITE LawRevisi UU ITE

Related Articles

Jo v. Negara Republik Indonesia

Perkara ini berawal ketika Terdakwa Jo (42 tahun) yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Telegraf yang terbit di daerah Sulawesi Utara

Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Paska reformasi, Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Serangkaian kebijakan

Nasakah Akademis dan RPP Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan Korban

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi