Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Lembaga Masyarakat Sipil yang tergabung dibawah ini menyusun sebuah Kertas Kebijakan sebagai catatan kritis dan masukan terkait permasalahan dalam UU ITE dengan harapan para pembuat kebijakan untuk merevisi total UU ITE.

Amnesty International Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen
ELSAM
Greenpeace Indonesia
ICJR
ICW
IJRS
Imparsial
Koalisi Perempuan Indonesia
Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
KontraS
LBH Apik Jakarta
LBH Jakarta
LBH Masyarakat
LBH Pers Jakarta
LeIP
Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
PBHI
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
PUSKAPA UI
Remotivi
Rumah Cemara
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Yayasan LBH Indonesia

 

Kertas Kebijakan

Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE bisa diunduh disini


Tags assigned to this article:
ITE LawRevisi UU ITE

Related Articles

Menolak Rencana PerMen Sensor Sapujagat 2013-2014

Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di

MAT vs GGG

Kasus Posisi Kasus bermula ketika Tergugat GGG mendatangi dan menawarkan 2 (dua) unit mobil seharga Rp. 225.000.000. Dalam pertemuan itu,

Notes on the Law which Qualifies “Barang Bukti” as Legal Evidence

Under the criminal justice system in Indonesia so far, the terms “legal evidence” and “confiscated objects” are distinguished. In terms

Verified by MonsterInsights