Strategic Litigation

Back to homepage

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae pada kasus TPPO Pekerja Migran: Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Perlu Mengabulkan Restitusi secara Detail dan Lengkap, Disertai Perampasan Harta Kekayaan Terpidana

Setidaknya sebanyak 17 orang yang mayoritas berasal dari Jawa Tengah telah menjadi korban kasus perdagangan orang dengan iming-iming bekerja di Jepang yang dilakukan oleh tiga orang Terdakwa: AAK, MR, dan A. Peristiwa tersebut terjadi tahun 2023, dan para terdakwa ditangkap

Read More

ICJR Kirim Amicus Curiae pada Perkara Aktivis Lingkungan Karimun Jawa atas Nama Daniel Frits

Pelaporan terhadap aktivis lingkungan hidup menggunakan Pasal-Pasal seperti 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian dan 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE masih saja terus terjadi. Dua Pasal ini memang memuat aturan yang ambigu sehingga mudah sekali

Read More

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor Register 283/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Wahyu Dwi Nugroho “Keluhan Masyarakat Bukan untuk Direpresi”

Selasa 4 Juli 2023, ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara UU ITE dengan nomor register 283/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Wahyu Dwi Nugroho. Asal duduk perkara ini adalah keluhan tidak

Read More

Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik (UU ITE) atas nama Anwari Bin Yusuf Bintoro

Kamis, 25 Mei 2023, ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) ke Mahkamah Agung untuk perkara kasasi  dengan nomor register 1819K/Pid.Sus/2023 atas nama Anwari bin Yusuf Bintoro.  Di dalam aplikasi WhatsApp, Anwari bertanya mengenai dinamika kerja yang dihadapi dirinya dengan

Read More

Kirimkan Amicus Curiae, ICJR-PILNET-ELSAM Merekomendasikan Hakim agar Menjatuhkan Hukuman Paling Ringan di antara Semua Pelaku untuk Bharada E sebagai Justice Collaborator

Kasus ini penting untuk memastikan ke depannya para saksi yang bekerja sama (JC) untuk kasus lain tidak takut dan mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikan dalam mengungkapkan dan bekerja sama dalam suatu proses peradilan pidana. Kami mendukung peran Jaksa sebagai

Read More

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017

Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,

Read More

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung

Read More

Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 52 Ayat (1) Huruf I dan J Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Hak atas kesehatan, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Hak ini seharusnya dapat diperoleh oleh setiap warga negara, dan disediakan oleh negara tanpa adanya diskriminasi: semua orang memiliki hak yang sama. Oleh negara, salah satu aspek pemenuhan hak atas kesehatan, hak

Read More

YLBHI, ICJR dan LBH MASYARAKAT Gugat Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI yang belum terjemahkan KUHP secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pemerintah, artinya hingga saat ini KUHP yang sah masih berbahasa Belanda. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Read More

Belum juga menetapkan terjemahan Resmi KUHP/Wetboek van Strafrecht (WvS), YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat Somasi Presiden RI karena Tidak Melaksanakan Perintah UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

 Sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan Wetboek van Strafrecht yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang berlaku hanya memiliki terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana seperti WvS terjemahan Mulyatno, Andi

Read More
Verified by MonsterInsights