Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara terkait hukuman mati. Indonesia menerima 2 (dua) dari 14 rekomendasi UPR, yaitu rekomendasi nomor 141.52 dan 141.60 tentang moratorium dan pemantauan fair trial.

Di UPR 2022, Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati, menyampaikan beberapa masalah terkait praktik hukuman mati di Indonesia, di antaranya:

1. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas data dan informasi terkait hukuman mati. Angka terpidana mati terus meningkat setiap tahunnya, angka ini dikumpulkan oleh kelompok masyarakat sipil melalui media monitoring karena minimnya akuntabilitas dari pemerintah terkait hukuman mati sehingga tidak ada data resmi yang akurat yang dapat diakses oleh publik sehingga pemenuhan hak-hak terpidana mati menjadi diragukan.

2. Pendekatan “War on Drugs” didasarkan pada data yang tidak tepat sehingga malah hanya menambah jumlah vonis mati. Mayoritas terpidana mati adalah mereka dengan kejahatan narkotika. Tak hanya dalam kasus hukuman mati secara umum mayoritas penghuni Lapas juga mereka yang melakukan kejahatan narkotika. Karena itu, kebijakan “war on drugs” yang salah dan keliru itu hanya membuat penjara menjadi over kapasitas.

3. Hak-hak terpidana mati di dalam Lapas tidak terpenuhi. Terpidana mati di Lapas mengalami diskriminasi karena statusnya yang bukan sebagai “narapidana/ warga binaan”, sehingga banyak hak mereka yang tidak terpenuhi. Berdasarkan undang-undang Pemasyarakatan terpidana mati tidak bisa disebut sebagai narapidana. Sehingga mereka tidak mendapatkan Perhatian dari Lapas ketika mereka sedang menjalani masa tunggu eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Keikutsertaan mereka dalam aktivitas seperti program pembinaan, olahraga atau berbagai pelatihan sangat bergantung pada kesadaran mereka sendiri. karena tidak diwajibkan, banyak terpidana mati yang menghabiskan waktu mereka dengan bermuram durja, menyendiri hingga berakhir pada depresi akut. Mereka juga tidak memiliki program yang memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka dari itu tidak heran ketika terpidana mati yang berada di dalam Lapas kembali melakukan kejahatan yang sama.

4. Hukuman mati dijatuhkan melalui sidang virtual di masa pandemi yang memiliki banyak kelemahan untuk keadilan substansial. Persidangan virtual tentu saja memberikan ruang yang lebih besar untuk persidangan yang tidak adil, seperti kualitas bantuan hukum yang buruk yang dapat diberikan, cara penyampaian informasi yang terbatas, masalah teknis dengan internet dan perangkat yang digunakan di pengadilan, pembelaan yang tidak optimal, dan masih banyak lagi masalah.

5. Hukuman mati juga menyasar kelompok rentan: lansia, orang miskin, perempuan, buruh migran, dan anak-anak. Hukuman mati dilarang untuk diberikan kepada anak-anak. Namun di Indonesia masih terjadi penuntutan hukuman mati kepada usia anak seperti yang dialami oleh Mispo Gwijangge (MG) beberapa waktu yang lalu. Hukuman mati juga sering kali diskriminatif kepada mereka yang rentan seperti kelompok buruh migran Yang Tak jarang juga menjadi korban perdagangan orang. Saat ini ada seorang kakek bernama Isnardi berusia 76 tahun yang sedang menunggu eksekusi mati di Lapas Binjai karena terjerat kasus narkotika. Ini adalah kali pertama kakek Isnardi berurusan dengan hukum. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pengembala sapi dan kambing milik orang lain. Kakek Isnardi, dan mungkin juga banyak kurir narkotika lainnya adalah korban kemiskinan dan situasi terdesak.

6. Kebijakan Grasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memiliki parameter yang jelas. UU Grasi tidak memberikan pedoman maupun standar kepada Presiden dan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Grasi. Dalam banyak perkara permohonan grasi, rekomendasi Mahkamah Agung terlihat hanya mengulang bunyi putusan proses hukum sebelumnya. Tidak adanya perbedaan pertimbangan rekomendasi MA untuk grasi dan putusan hukum sebelumnya membuat urgensi rekomendasi dari MA dalam sebuah grasi khususnya pidana mati perlu dipertanyakan.

Berangkat dari berbagai permasalahan diatas, kami koalisi untuk hapus hukuman mati mendorong Badan HAM PBB untuk mendorong pemerintah Indonesia agar:

1. Menandatangani dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati;

2. Membuat keputusan resmi untuk menetapkan secara de jure moratorium eksekusi dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk tidak menuntut hukuman mati dalam penuntutan untuk semua jenis kejahatan dan tidak melakukan eksekusi;

3. Mempublikasi data terkait perkara pidana mati oleh kejaksaan, pengadilan, dan direktorat jenderal pemasyarakatan secara berkala, baik diminta maupun tidak diminta;

4. Menghentikan narasi “perang terhadap narkoba” yang berkontribusi pada tingginya angka hukuman mati dalam kasus narkoba dan mengedepankan kebijakan berbasis bukti dan memenuhi standar hak asasi manusia yang termasuk dalam pembahasan revisi undang-undang narkotika;

5. Melakukan perubahan hukuman secara masal terhadap terpidana mati yang menjalani pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

6. Melakukan penelaahan terhadap rancangan revisi KUHP terkait dengan perubahan pidana mati yang dilakukan secara otomatis terhadap terpidana mati yang menjalani hukuman 10 tahun penjara;

7. Memberikan pelatihan bagi hakim dan penuntut umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mencegah, atau setidaknya meminimalkan, penerapan hukuman mati dan menghindari hukuman mati untuk dijatuhkan lebih dari satu kali;

8. Meninjau kembali kebijakan pemidanaan di Indonesia agar tidak hanya fokus pada pidana penjara tetapi juga mencari alternatif pidana lain yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM dan keadilan restoratif;

9. Menghilangkan ketentuan pidana mati dalam revisi UU Narkotika karena tidak sesuai dengan ICCPR dan instrumen hukum internasional terkait narkotika.

10. Menghentikan penuntutan dan eksekusi selama pandemi Covid-19 karena proses hukum yang terjadi selama pandemi Covid-19 tidak menjamin prinsip fair trial dijalankan dengan baik;

11. Membangun sistem pengawasan dan jaminan peradilan yang adil untuk kasus-kasus yang berpotensi hukuman mati, termasuk dengan meningkatkan akses bantuan hukum dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas, terutama bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati, penyediaan bantuan juru bahasa dan konsuler;

12. Mendorong terselenggaranya sidang secara daring yang dilakukan atas persetujuan terdakwa (tanpa paksaan) dan memastikan proses sidang daring tersebut berjalan secara adil, tanpa ada tekanan, dan menjamin hak-hak tersangka/terdakwa;

13. Membuka akses kunjungan langsung maupun virtual bagi penasehat hukum, perwakilan diplomatik, juru bahasa, penasehat rohani, maupun keluarga di setiap tingkat pemeriksaan atau tempat penahanan terpidana mati;

14. Menjamin bahwa hukuman mati tidak diterapkan pada kelompok rentan, terutama anak-anak, orang dengan gangguan kesehatan jiwa, wanita hamil, dan lainnya yang dilarang menurut ketentuan hukum internasional;

15. Menciptakan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak hanya mengejar kuantitas penanganan kasus tetapi juga sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

16. Mengubah pemidanaan bagi terpidana mati melalui skema grasi dengan membuka pertimbangan grasi yang diajukan oleh terpidana mati/perwakilan hukum/ keluarga/perwakilan diplomatik;

17. Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan martabat, dan membentuk mekanisme pencegahan nasional terhadap penyiksaan.

18. Merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi untuk memberikan pedoman dan alat ukur yang jelas kepada Mahkamah Agung dan Presiden dalam pertimbangan pemberian grasi, khususnya kepada terpidana mati di Indonesia.

19. Membentuk tim yang independen dan tidak memihak untuk mengevaluasi keputusan hukum terhadap semua kasus hukuman mati untuk tujuan permohonan grasi sebagai program pengurangan massal untuk kasus hukuman mati di Indonesia.

Jakarta, 7 April 2022

Koalisi HATI

(LBH Masyarakat, IMPARSIAL, HRWG, LBH Jakarta, YLBHI, Migrant Care, ICJR, ELSAM, Yayasan Satu Keadilan, SETARA Institute, LBH Pers, IKOHI, KontraS, PBHI, dan INFID)

 


Tags assigned to this article:
UPR

Related Articles

Kasus Kekerasan Seksual oleh Kepala P2TPA Lampung Timur: Usut Tuntas Kasus dan Evaluasi Layanan Korban Seluruh Indonesia!

Kanal berita online, Kompas.com, pada 5 Juli 2020 melansir berita adanya perkosaan terhadap anak korban perkosaan yang tinggal di rumah

[Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana

Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Pemerintah didesak untuk menarik seluruh tindak pidana di luar KUHP kedalam Rancangan KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP, meminta pemerintahan Jokowi